Network
PR TASIKMALAYA - IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, bahkan sebelumnya sempat dihentikan oleh bursa.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Baca Juga: Pria Wajib Tahu! Pahami 3 Tipe Wanita Sebelum Putuskan untuk Menikah
Dalam kesempatan itu, IHSG dinilai tak pasti saat ini karena berhubungan dengan pengumuman dari Gubernur DKI, Anies Baswedan.
Hal itu diungkapkan oleh Airlangga Hartanto, pada Kamis 10 September 2020.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," katanya.
Baca Juga: Pria Wajib Tahu! Pahami 3 Tipe Wanita Sebelum Putuskan untuk Menikah
Hal ini terkait kebijakan Anies yang akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September 2020.
Namun nyatanya, kebijakan itu dikritik oleh para jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang menyebut kebijakan itu mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.
Ia juga mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain.
Baca Juga: Salah Satu Pesertanya Terserang Penyakit yang Tak Diketahui, Percobaan Vaksin Virus Corona Ditunda
"Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Warta Ekonomi dengan judul Ramai-Ramai Kabinet Jokowi Sindir Aksi Anies Kunci Jakarta.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.
"Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," jelasnya.*** (Redaksi WE Online)
