Kejaksaan Agung Bongkar Kasus Korupsi Besar BUMN, Erick Thohir Beri Apresiasi

- 28 Agustus 2023, 08:33 WIB
Erick Thohir apresiasi capaian Kejagung memberantas korupsi besar di BUMN.
Erick Thohir apresiasi capaian Kejagung memberantas korupsi besar di BUMN. /ANTARA

PR TASIKMALAYA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar di BUMN.

 

Dalam kegiatan tersebut Erick Thohir menyampaikan apresiasinya terhadap Kejagung yang telah membantunya dalam memberantas korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.

"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar RP16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan Asabri Rp22,8 triliun. Ini hal yang luar biasa dan kehormatan buat kami dari BUMN bisa terus berkolaborasi dengan Kejaksaan karena sudah membongkar kasus-kasus besar," jelas Erick Thohir di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, pada Minggu, 27 Agustus 2023, seperti dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.

Baca Juga: Menpora Resmikan Popnas XVI Tahun 2023 di Sumsel, 5.266 Atlet Siap Berlaga

Dalam kegiatan Sound of Justice Road to Campus 2023, yang diselenggarakan di  Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya tersebut, Erick Thohir dibersamai oleh:

1.  Fadhil Zumhana, sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

2. Ketut Sumedana, sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung.

3. Prof. Muhammad Nasih, sebagai Rektor Universitas Airlangga Surabaya.

Baca Juga: Selain Gunakan Pelembab, Ini Dia 6 Tips Lindungi Kulit dari Sinar UV di Musim Panas, Apa Saja?

Erick Thohir pun menambahkan, untuk saat ini masih ada beberapa perusahaan BUMN yang mengalami permasalahan dalam hasil audit. Sehingga akan dilakukan tahap pemeriksaan lebih lanjut.

"Masih ada yang lainnya, tunggu tanggal mainnya saja," ujarnya melanjutkan.

Dia menerangkan untuk perkembangan saat ini, perusahaan BUMN yang telah dilaporkan dan sedang dilakukan pengauditan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Dana Pensiun.

Setelah dilakukan tahap pendalaman audit, maka akan dilanjutkan dengan pelaporan ke pihak kejaksaan. 

Baca Juga: NONTON Moving Episode 13 dan 13: Intip Spoiler, Jadwal Tayang, dan Link Nontonnya di Disney Plus

Pada target awalnya, pemeriksaan BPKP ditetapkan pada Juli 2023, namun BPKP mengajukan penangguhan selama dua bulan untuk memastikan indikasi tersebut ke arah korupsi atau kesalahan pihak manajemen.

Pada saat bersamaan, Jampidum, Agung Fadil Zumhana, memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk melakukan tindakan bersih-bersih.

"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi," tutur Jampidum.

Baca Juga: Kelebihan KUR Super Mikro Mandiri, Bunga Ringan 3 Persen untuk Usaha Baru

Dalam kesempatan yang sama Rektor Universitas Airlangga, Prof. Muhammad Nasih, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kejagung atas diselenggarakannya kegiatan Sound of Justice di kampusnya.

Topik yang disampaikan pada kesempatan ini mengenai korupsi. Ia menyampaikan kesannya, bahwa ketika berbicara korupsi dengan anak muda akan meningkatkan rasa optimisme.

Dengan pagelaran acara seperti ini akan mendorong semua pihak untuk mewujudkan Indonesia terbebas dari korupsi.

"Karena 20 tahun ke depan, mahasiswa akan menjadi pemimpin bangsa ini, generasi muda yang harus sejak dini ditanamkan kejujuran, termasuk membangun ekosistem yang baik, ujar Rektor Universitas Airlangga.***

Editor: Wulandari Noor

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah