Indikator lainnya yang ia paparkan yaitu nilai ekspor Indonesia. Bahwa pada 38 bulan sampai dengan hari ini memiliki tren yang positif.
Di samping itu, penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan catatan kepada pemerintah tentang ketidak efisienan alokasi APBN pada beberapa kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L).
Menanggapi hal tersebut, Said Abdullah menilai kondisi tersebut adalah wajar dan tidak berlaku secara keseluruhan dalam pengelolaan APBN 2022 di lembaga-lembaga pemerintahan.
Ia menyatakan bahwa upaya peningkatan kinerja di beberapa K/L harus dilakukan. Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah kepada DPR dalam rapat formal, DPR selalu meminta Presiden untuk selalu mendorong kinerja-kinerja dari K/L.***