Network
PR TASIKMALAYA - Fenomena jual barang bekas impor dewasa ini tengah marak diperbincangkan. Pasalnya praktik jual barang bekas impor ini sempat dianggap akan merugikan negara dan akan dilarang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam hal ini, Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang menegaskan bahwa sebenarnya jual barang bekas impor tak sepenuhnya dilarang.
Hanya saja, pelarangan tersebut masih pada tahap produk bekas impornya. Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.
Kemudian, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengurusi tentang perubahan peraturan sebelumnya terkait Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Baca Juga: Indonesia Masih Impor Beras, Bapanas Tegaskan Tak Jatuhkan Harga di Petani
"Yang kita larang kan impornya sama di gudang-gudang grosir, kalau yang di ritel masih kita berikan kesempatan," ucap Moga sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Dengan demikian, sejauh ini pelarangan masih dilakukan hanya pada barang impornya, bukan pada penjualannya.
Meski demikian, Moga juga menambahkan bahwa perancangan Peraturan Presiden secara lebih lanjut masih terus dilakukan.
Baca Juga: Sisi Negatif dari Menjual Pakaian Bekas Impor, Simak Penjelasannya!
"Ini masih terus diselesaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang barang yang diawasi dan dilarang untuk diperdagangkan di dalam negeri," ujarnya.
Tak hanya itu, terkait kelayakan barang impor juga perlu diperhatikan. Pasalnya, menurut Moga kualitas barang impor ini juga sering terabaikan.
Atas hal tersebut, maka perdagangan di dalam negeri dengan menjual barang bekas impor masih harus terus dievaluasi. Sehingga nantinya kerugian-kerugian yang dapat merugikan negara juga tak terjadi.
Serta masyarakat juga akan mendapatkan lapangan usaha yang dapat menguntungkan negara, bukan hanya untuk diri sendiri.
Baca Juga: Sindir Pemerintah Pusat Soal Belanja Produk Impor, Jokowi: Apa Nggak Bodoh Orang Kita Ini?
Dalam hal ini, penelusuran lebih lanjut yang dilakukan telah sampai pada Sekretariat Negara (Setneg). Dalam artian, proses penyelesaiannya masih sangat panjang.
"Prosesnya sudah sampai di Setneg tapi masih ada poin yang masih ada koreksi dari beberapa kementerian/lembaga," tutur Moga menambahkan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praktik jual belinya belum sepenuhnya dilarang. Kepanikan yang terjadi sebenarnya di masyarakat serta sosial media merupakan kesalahpahaman.
Baca Juga: KUR Mikro dan KUR Kecil Bank BRI Bisa Jadi Solusi Modal Usaha, Cek Cara Pengajuannya di Sini!
Karena peraturan lebih lanjut juga masih dalam tahap pengkajian dan perancangan. Meski dalam hal ini, tak bisa dipungkiri tujuan pengkajian yang dilakukan pemerintah pusat juga akan menelurkan peraturan Menteri Perdagangan yang baru.***
