Network
Argumentasi Wakil Ketua DPD RI ini bukan omong kosong belaka, melainkan memiliki alasan historis dan fakta pembangunan saat ini. Ia memaparkan bahwa setidaknya ada dua alasan, yakni:
1. Masa Hindia Belanda sudah ada rencana menjadikan Bandung sebagai ibu kota negara.
2. Jawa Barat telah disiapkan 2 Mega Infrastruktur yang belum difungsikan secara optimal, yaitu Banda Internasional Kertajati dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sehingga dengan alasan historis tadi dan fakta pembangunan nasional, menjadikannya salah satu alasan bahwa Bandung menjadi salah satu alternatif lain tempat IKN baru Indonesia.
Baca Juga: Daftar Kendaraan yang Dilarang Melintas Saat Mudik Lebaran 2023, Terhitung Mulai 19 April 2023
Lanjutnya, Sultan B Najamudin menyatakan bahwa pemerintah belum terlambat untuk mengevaluasi kembali keputusan memindahkan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Kalimantan Timur. Dengan alasan untuk mengoptimalkan 2 infrastruktur tersebut.
"Saya kira banyak kawasan strategis dengan topografi dan kontur menarik di sekitar Bandung Raya yang sesuai untuk kebutuhan pembangunan gedung dan perkantoran pemerintahan pusat. Dataran tinggi Parahyangan memiliki semua alasan untuk dijadikan sebagai kawasan inti IKN", tuturnya.
Mengenai pembengkakan utang tersebut, Menko Marves telah melakukan pertemuan dengan pihak Cina, dan mendapatkan hasil, bahwa Indonesia dengan Cina telah menyepakati cost overrun sebesar 1,2 Miliar USD.
Sedangkan mengenai konsesi lahan, menurut keterangan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengatakan bahwa izin konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.***
