Network
PR TASIKMALAYA - Sultan B Najamudin, Wakil Ketua Dewan perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mengusulkan Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan ke Bandung.
Kembali pembahasan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung mencuat. Setelah lama tidak terdengar, kini DPD RI memberikan statement yang lantang atas perjalanan pembangunan infrastruktur ini.
Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan sebesar 1,2 juta USD yang setara dengan 18 triliun Rupiah, dengan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen.
Sebelumnya pada tanggal 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) mengalami kenaikan menjadi 1,449 miliar USD yang setara dengan 21,47 triliun Rupiah.
Baca Juga: Demi Jaminan Keamanan Makin Kuat, WhatsApp Tambah 3 Fitur Proteksi
"Dari cost overrun 1,2 miliar USD, total pinjaman Indonesia angkanya sekitar 560 juta USD," jelas Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, pada Senin, 10 April 2023.
Melihat kondisi seperti itu, Sultan B Najamudin memberikan tanggapannya, sebagai Wakil Ketua DPD RI. Ia menggaris bawahi mengenai urgensi atas perhitungan untung-rugi dan relevansi projek besar ini, yang pada dasarnya hanya menghubungkan 2 kota administrasi saja.
"Dengan biaya yang terus membengkak dan Break Even Poin serta izin konsesi yang sangat lama, rasa tidak related jika kereta cepat ini hanya untuk menghubungkan dua ibu kota provinsi. Sehingga kami mengusulkan sebaiknya pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari Kalimantan Timur ke Bandung Jawa Barat," jelas Sultan B Najamudin, pada Kamis, 13 April 2023, melalui siaran pers.
Sultan B Najamudin memiliki pandangan, bahwa proyek besar ini sangat sesuai jika nantinya akan digunakan sebagai moda transportasi Ibu Kota Negara.
Baca Juga: KUR BCA 2023: Modal Usaha yang Mudah Diajukan untuk Bisnis Otomotif!
