Network
PIKIRAN RAKYAT - Di tengah pandemi Covid-19, Beberapa wilayah di Indonesia kini masuki tahap New Normal.
Warga diberikan kelonggaran untuk melakukan aktivitasnya dengan tetap melakukan protokol Covid-19 dari pemerintah.
Salah satu kebijakan baru di tengah new normal salah satunya adalah rumah ibadah akan kembali dibuka untuk warga.
Baca Juga: Jatim Tertinggi Kedua Kasus Covid-19 di Tanah Air, 135 Tenaga Medis Dinyatakan Positif Covid-19
Namun mengenai hal ini, justru Muhammadiyah menentang kebijakan tersebut.
"Kami berpendapat bahwa situasi sekarang masih dalam kondisi darurat dan kami mendasarkan itu pada analisis tim Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) yang mana secara khusus dibentuk oleh muhammdiyah untuk menangani masalah covid-19," kata Sekretaris Umum Dr H Abdul Mu't dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI.
Ia meminta agar muslim di Indonesia mematuhi maklumat PP Muhammadiyah, dengan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pembukaan kembali fungsi rumah ibadah jelang penerapan kebijakan new normal atau era hidup normal baru di tengah pandemi Virus Corona atau COVID-19 usai salat Jumat, 29 Mei 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Yogyakarta Ditunjuk Jadi Daerah Percontohan Utama untuk Terapkan New Normal?
Selain itu, dirinya juga mengatakan pengumuman SE itu dirilis Jumat sore agar masyarakat lebih mempersiapkan protokol kesehatan ketika salat Jumat digelar pada pekan depan.
Namun justru Abdul Mu't menentang kebijakan tersebut.
"Salat jumat dan berjemaah kami instruksikan untuk dilaksanakan di rumah, sambil kita melihat perkembangan dari berbagai analisis," ujarnya.
Dalam hal ini juga, New Normal masih diragukan oleh Ketua Umum Muhammadiyah Pusat Prof. Dr H Haedar Nashir.
Ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dan tidak terlalu buru-buru dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah FPI Jadi Dalang Penyebaran Skenario PKI Kembali Hidup? Tinjau Faktanya
"Jika hal itu dilakukan secara buru-buru sangat berperanguh kepada masyarakat," tutur Haedar.
Ia merasa semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah diusahakan selama ini berakhir dengan baik.
Meski Pemerintah memang memiliki otoritas tertinggi untuk mengambil kebijakan dalam hl apapun.
"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia," tutupnya.***
