Network
PR TASIKMALAYA - Ulil Abshar Abdalla menyoroti sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait penundaan Pemilu 2024.
Di mana PSI menolak wacana penundaan Pemilu 2024, namun mereka menyetujui dilakukannya amandemen UUD 1945.
PSI menyetujui amandemen UUD 1945 agar masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Ulil Abshar Abdalla menyebutkan bahwa sikap PSI menyetujui amandemen UUD 1945 sebagai "evil proposal".
Hal itu karena menurut Ulil Abshar Abdalla, usulan PSI merupakan usulan yang sangat berbahaya.
Ulil Abshar Abdalla menyampaikan itu melalui cuitan di akun Twitter-nya @ulil pada Kamis, 3 Maret 2022.
"Tidak setuju penundaan Pemilu 2024 tetapi setuju amandemen UUD yang membuka kemungkinan perpanjangan periode presiden menjadi tiga periode -- ini jelas "evil proposal"," cuitnya.
"Saya sengaja memakai istilah "evil", bukan sekedar "bad" atau "ill-thought". Karena ini usulan berbahaya," sambungnya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Baca Juga: Minta Keppres Jokowi Soal 1 Maret Direvisi, Fadli Zon: Data Sejarah Banyak Salah
Ia pun berharap terkait sikap PSI itu merupakan sikap personal dari Dea Tunggaesti yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI saja.
Karena menurutnya usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa ditolerir.
"Semoga ini bukan sikap resmi PSI, melainkan sikap personal Sekjen-nya saja," tulisnya.
"Saya sama sekali tidak bisa menolerir usulan menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang periode presiden," lanjut Ulil Abshar Abdalla.
Selain itu, ia menilai bahwa penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periode presiden tidak baik bagi Indonesia.
"Ini adalah usulan jahat, "evil proposal", menurut saya. It does no good to our country!," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Sekjen PSI menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024.
Namun sebaliknya, ia mengatakan bahwa PSI mendorong agar partai-partai di DPR RI melakukan amandemen UUD 1945. Tujuannya agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.
Baca Juga: Termasuk Putri Charlotte, 8 Anggota Kerajaan Inggris Ini Miliki Gelar yang Tak Seharusnya
Karena menurutnya hal itu lebih adil, sehingga tidak hanya Presiden Jokowi yang bisa ikut pemilu kembali. Tetapi juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kala (JK) juga bisa ikut.
Ia sendiri mengatakan jika amandemen itu berhasil dilakukan tentu akan mendukung Presiden Jokowi kembali memimpin Indonesia.***
