Network
PR TASIKMALAYA - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menuai sorotan publik terkait konflik terhadap masyarakat Desa Wadas.
Pasalnya, terdapat isu pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener yang terkait dengan persetujuan masyarakat Wadas.
Sementara itu, masyarakat Wadas tidak menyetujui pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener tersebut.
Lebih lanjut, belum lama ini, Ganjar Pranowo mengaku dirinya menghormati masyarakat Wadas atas penolakan kerja sama tersebut.
Baca Juga: Apakah Anime Kimetsu no Yaiba Season 2 Episode 11, Akan Mendapatkan Tambahan Waktu Penayangan?
Sementara itu, dirinya menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Sang gubernur menerangkan bahwa banyak pihak yang menyuarakan terkait kasus Wadas.
Namun, menurutnya banyak yang tidak paham dengan kondisi yang sebenarnya.
"Hingga tadi malam, saya mendapat telpon dan pesan dari berbagai pihak yang menanyakan terkait hal ini," kata Ganjar Purnomo yang dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Humas Pemprov Jateng, pada Rabu, 9 Februari 2022.
Baca Juga: YLBHI Kecam Tindakan Kepolisian di Desa Wadas: Akses Jalan Dipenuhi Polisi dan Warga Terkepung
"Setelah saya telpon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham," ungkapnya.
Alhasil, dirinya mengaku ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas terkait konflik Wadas tersebut.
Selanjutnya, Ganjar menuturkan bahwa bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional di Jawa Tengah.
Dirinya menyebut, terdapat 14 proyek bendungan lain yang masuk proyek strategis nasional, dimana 5 bendungan diantaranya sudah diresmikan.
Baca Juga: Tes Psikologi: Huruf Pertama yang Dilihat Ungkap Siapa Kamu Sebenarnya
Bendungan yang dimaksud Ganjar yaitu Bendungan Jatibarang, Bendungan Gondang Karanganyar, Pidekso Wonogiri, Logung Kudus dan Randugunting Blora.
"Yang lainnya masih dalam proses, termasuk bendungan Bener ini," terangnya.***
