Dari Jaringan Listrik hingga Transportasi Publik, Investasi Pembangunan Ibu Kota Baru Dibuka untuk Umum

- 27 Februari 2020, 09:37 WIB
PRESIDEN Jokowi meninjau lokasi baru ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019 lalu.*
PRESIDEN Jokowi meninjau lokasi baru ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019 lalu.* /AKBAR NUGRHO GUMAY/ANTARA/

PIKIRAN RAKYAT- Pemerintah Indonesia akan membuka peluang investasi Ibu Kota Baru seluas-luasnya kepada semua investor sesuai dengan bentuk klaster yang ditawarkan.

Terkait pembiayaan ibu kota baru, rencananya akan dibiayai dengan APBN ataupun swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha tertentu.

Selain itu juga menentukan mana yang dapat dikerjakan oleh investor secara langsung.

Baca Juga: Smart Metropolis, Konsep Ibu Kota Baru yang Bikin Negara Lain Tertarik

Wacana membuka peluang investasi kepada investor yang disesuaikan dengan bentuk klaster, diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam acara Rapat Terbatas, pada Rabu 26 Februari 2020.

Suharso mengharapkan dengan adanya wacana ini, dapat menjadi wadah bagi bangsa-bangsa dunia menunjukkan kebolehanya untuk bersaing dengan negara lain khususnya investasi di sektor transportasi publik.

“Mungkin ada yang menyediakan air bersih, ada yang menyediakan listrik yang hemat, murah dan ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi kita akan buka seluas-luasnya, seperti itu,” ujar Kepala Bappenas, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari rilis Sekretariat Kabinet.

Baca Juga: Mengarah ke Pembunuhan, Hasil Autopsi Jadi Bukti Kuat Polisi Nyatakan Kematian Siswi Delis Bukan Kecelakaan

Suharso mengaku, tidak ada kekhawatiran apabila banyak investor dari berabagai negara ini akan megubah hal yang prinsipil di Ibu Kota Baru.

Pasalnya selama konsep masterplan yang ada tetap dijadian acuan utama maka hal tersebut tidak menjadi penghambat.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penawaran klaster untuk investor selain pembangunan tata kota, seperti bidang pendidikan, daerah wisata maupun belanja.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya Kamis 27 Februari 2020: Cibeureum dan Cikalong Diguyur Hujan hingga Malam

Untuk masterplan, Menteri PPN menyampaikan target dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2020.

Rencana biaya yang akan digelontorkan dalam pembangunan ibu kota baru ini sebesar 466 triliun dengan rincian pembagian dari APBN, swasta dan KPB.

“Kemudian dari 466 triliun itu kira-kira sekitar 90 triliunan dari APBN, sisanya 120-an itu swasta murni, kemudian sisanya adalah KPBU," tutur dia.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Sumber: Sekretariat Kabinet


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x