Network
"Masuk dalam kekuasaan baik di legislatif maupun di eksekutif, dan ini kan adalah katakan kaum intelek beberapa tahun lalu," jelasnya.
"290-an kalau tidak salah anggota DPR itu pengusaha, para kabinet itu pengusaha atau berafiliasi kuat dengan perusahaan," sambungnya.
Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah kerap membela orang-orang yang memiliki kepentingan.
"Ketika menerima masalah seperti ini, sekarang membela orang kecil sangat atau membela segelintir dengan uang besar," ungkapnya.
Baca Juga: Daftar Beasiswa Tahun 2022, Mulai dari S1, S2 dan S3 di Luar Negeri
"Akhirnya kekuasaan membela yang segelintir dengan uang besar," sambungnya.
Jumhur Hidayat juga menyeret terkait dengan penggusuran tanah adat yang menjadi kelapa sawit.
"Ini soal upah, tapi kan masyarakat adat yang digusur tanahnya untuk kelapa sawit. Kemudian penguasaan pengembangan wilayah-wilayah pemukiman, developer-developer dan sebagainya," ungkapnya.
"Itu kan bukti, bahwa sebetulnya ya seperti itu gitu loh. Oligarki ada di dalam dan sudah berkuasa kira-kira begitu," pungkasnya.***
