Network
PIKIRAN RAKYAT- Polemik tentang kepulangan 660 WNI eks ISIS dari negeri bagian timur masih menjadi sorotan utama media.
Bermula dari kepulangan WNI dari Tiongkok, memicu keinginan para warga eks ISIS untuk ikut dievakuasi dari Suriah dan Iran. Namun hal ini memicu kekhawatiran di dalam negeri.
Di tengah ketidakpastian terkait repatriasi sekitar 600 WNI eks ISIS, muncul kekhawatiran bahwa pemulangan mereka akan membawa virus terorisme baru.
Baca Juga: Bersama Perwakilan 31 Negara, Mahasiswa Universitas Garut Jadi Global Action Ambassador Program PBB
Pendapat ini salah satunya datang dari pendiri Institute For International Peace Building, Noor Huda yang mengungkapkan bahwa pemerintah bisa mengambil langkah untuk keep the enemy even closer yang artinya lebih dekat dengan musuh. Maksdunya dengan melakukan pendataan para WNI di sana.
Pemerintah dapat mengetahui kantong-kantong terorisme di Indonesia, hal itu dapat membantu pemerintah mengalahkan gerakan terorisme.
"Mekipun kepulangan mereka akan membawa virus baru," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Galamedia News.
Baca Juga: Kemensos Minta Warga di Daerah Rawan Punya Tas Siaga Bencana, Berikut Penjelasannya
Argumentasi ini merujuk pada kejadian di Tahun 1980-an dimana sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Darul Islam (DI) dan pecahannya ketika pergi ke Afghanistan.
Meskipun sebelumnya mereka adalah pemain lokal yang menyerang polisi dan menentang Pancasila. "Tapi ketika mereka ke Afghanistan, dan kemudian bermetamorfosa menjadi Al-Qaida, yang diserang kepentingan barat dan keahlian mereka jadi lebih oke," ujarnya.
Begitupun kondisi keluarga WNI yang pernah bergabung dengan ISIS di Suriah yang akhirnya dipulangkan pada 2017 lalu.
Baca Juga: ASN yang Tolak Pindah Kerja ke Ibu Kota Baru, Tjahjo Kumolo: Silakan Mundur
Noor melihat pemerintah masih pontang-panting menangani napi terorisme yang ada di Indonesia.
Saat ini mereka tersebar di belasan penjara di Indonesia, dan menurut Noor, BNPT memiliki keterbatasan dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap mereka.
Untuk itu kepulangan tersebut akan sangat memungkinkan untuk membawa virus terorisme baru di Indonesia.
Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi pada 2 Februari 2020 mengungkapkan bahwa dirinya masih perlu mengkaji agenda pemulangan eks ISIS tersebut.
Perlu adanya pertimbangan dari beberapa pihak terkait seperti BNPT, MUI bahkan Presiden Jokowi.
Setelah ditemui awak media pihak BNPT mengungkapkan perlu dipersiapkanya upaya pembinaan jika eks ISIS ini akan dipulangkan.
Selain itu dampak positif dan negatif dari upaya pembinaan tersebut secara cermat perlu dikoordinasikan dengan Menkopolhukam.
Baca Juga: Bikin Lidah Ketagihan, Berikut 3 Rekomendasi Bakso Terpopuler di Tasikmalaya
Mahfud MD mengaku tidak setuju terkait pemulangan 660 WNI eks ISIS tersebut, pasalnya hal tersebut membahayakan bagi negara dan secara hukum mereka bukan lagi warga Indonesia karena paspornya telah dicabut.
Karena Indonesia memiliki UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa WNI yang mengikrarkan diri untuk setia terhadap negara lain akan kehilangan warga negaranya.
Seperti mempunyai pemahaman yang sama, begitupun dengan pendapat Presiden Jokowi, ia menyatakan secara pribadi juga menolak menerima WNI eks ISIS kembali ke Indonesia.
"Ya kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi ini belum di rataskan yah," ujar orang nomor satu di Indonesia itu.***
