Network
PR TASIKMALAYA - Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki bulan penghujan.
Alih-alih harus menyiapkan diri untuk menghadapi banjir, warga ibu kota Jakarta harus mawas diri.
Pasalnya BMKG beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dari bulan November 2021 sampai dengan Februari tahun 2022, Indonesia akan menghadapi La Nina.
Baca Juga: Prakiraan Hujan di Wilayah Jabodetabek, Periode 12-17 November 2021
Dilansir oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @conversationidn, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi.
Banjir ini bahkan seperti yang terjadi di negara luar negeri yang pernah sampai harus kehilangan ribuan warganya dan dampak yang merugikan jutaan orang.
Indonesia, utamanya Ibukota, Jakarta pernah mengalami banjir yang cukup parah.
Baca Juga: Profil Arawinda Kirana, Peraih Aktris Terbaik di Piala Citra 2021 Lewat Film Yuni
Tepatnya pada tahun 2007, bencana banjir menewaskan 79 orang dan menyebabkan setengah juta orang harus dievakuasi.
Bahkan pemerintah saat itu juga harus menanggung kerugian finansial mencapai Rp8,8 triliun rupiah.
Kini setidaknya masyarakat ibu kota sudah mulai untuk sadar akan bahaya banjir yang bisa merugikan banyak pihak.
Sebaiknya hendaknya kita tidak lagi menyalahkan pemerintah, tapi mulai berbenah diri dengan menyadari risiko banjir yang akan menyebabkan 3 hal penting yakni bahaya, paparan, dan kerentanan.
Ketiganya bisa menyebabkan kerugian untuk banyak pihak, baik itu warga, lingkungan, dan negara.
Baca Juga: Diduga Serang Rekan Satu Timnya, Gelandang Tim Wanita Paris Saint-Germain Ditangkap Polisi
Menyadari hal tersebut, alangkah baiknya bila kita sudah mulai berbenah diri.
Pembenahan yang dimaksud adalah menggunakan konsep resilience, itu artinya menciptakan sistem pertahanan banjir anti gagal dan menuju sistem yang aman apabila terjadi kegagalan atau a safe-fail system.
Kemungkinan warga bisa menghadapi banjir yang akan tetap terjadi, tapi dalam batas yang aman dan sudah diperhitungkan serta langkah antisipasi yang tepat.
Selain itu, alangkah baiknya juga bila warga dan pemerintah mulai menggerakkan kombinasi pendekatan struktural dan nonstruktural.
Baca Juga: Nadiem Makarim Dituding Legalkan Zina dingga Seks Bebas karena Terbitkan Permendikbud No 30, Ini Tanggapannya
Itu adalah langkah untuk membuat sodetan dan pengembalian dimensi ruang sungai baik dengan cara normalisasi atau naturalisasi.
Sedangkan langkah nonstruktural adalah dengan melarang pembangunan di daerah rawan banjir serta menyediakan lahan untuk air hulu.
Terkait dengan rumah yang ramah air, faktanya hal itu sangat diperlukan.***
