Rocky Gerung pun menilai bahwa memang budayanya partai politik di Indonesia selalu mencoba untuk mencari celah untuk lolos dari hukum.
“Dan sudah jadi pengetahuan umum, bahkan data analisis di luar negeri bahwa partai politik adalah lembaga korup. Kita harus terima sebagai hasil kajian,” ungkapnya.
Lebih jauh, Rocky Gerung menjelaskan bahwa partai politik itu milik publik bukan milik pemerintah.
“Bahwa ada menteri dari PKB, Golkar segala macem ada di Istana, itu adalah fungsi politiknya,” ucapnya.
“Tapi fungsi sosial partai adalah dengan rakyat,” sambungnya.
Hal itu berbeda halnya jika Indonesia menganut sistem parlementer, maka dengan sendirinya partai politik miliknya perdana menteri.
“Tapi kita ada dalam sistem presidensial, ang mencoba mendidik rakyat untuk percaya pada institusi-institusi demokrasi, khususnya partai politik,” pungkas Rocky Gerung.