Network
"Ternyata aturan itu tidak ada," ungkapnya.
Tetapi bila tidak ada kebijakan yang tercantum tentang menghadiri sebuah undangan, pejabat negara yang menghadiri acara tidak termasuk melanggar hukum.
Baca Juga: Lukas Enembe Kedapatan Masuki Papua Nugini Lewat Jalur Ilegal, Kemendagri: Sudah Diberikan Teguran
"Artinya, yang dilakukan pak Jokowi dan pejabat negara lain ketika menghadiri acara pernikahan, bukan pelanggaran hukum," tulis Teddy.
Teddy melanjutkan dengan menyebut komentar warganet yang membandingkan acara yang dihadiri oleh pejabat dengan perkara Rizieq Shihab.
"Lalu ada yang membandingkan acara yang dihadiri oleh Pejabat negara dengan kasus hukum Rizieq Shihab," katanya.
Baca Juga: BNPB: 68 Orang Meninggal Dunia dan 70 Orang Hilang Akibat Banjir Bandang di NTT
"Lalu mengarahkan seolah-olah hukum tidak adil di negara ini," sambung Teddy.
Ia menilai bahwa membandingkan kedua hal yang berbeda seperti itu adalah sebuah kekeliruan.
Hal ini karena, menurut Teddy, Rizieq Shihab berada pada pihak yang menyelenggarakan acara, sedangkan Presiden Jokowi dan para pejabat lainnya tidak.
