Network
PR TASIKMALAYA - Musni Umar menyampaikan apresiasi pada Menkumham dan pemerintah Indonesia yang dinilai objektif, professional, dan adil dalam membuat keputusan soal KLB Sibolangit Partai Demokrat.
Musni Umar juga menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Demokrat, sebab menurutnya, partai besar tersebut kini akhirnya selamat dari badai.
Hal tersebut disampaikan Musni Umar Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com melalui akun Twitter pribadinya @musniumar Rabu, 31 Maret 2021.
Baca Juga: Kemenkumham Resmi Tolak Hasil KLB Demokrat, Hinca Pandjaitan: Pelajaran untuk Para Begal
“Saya apresiasi Menkumham RI yg menolak KLB Demokrat Sibolangit Sumut. Pemerintah sangat obyektif, profesional, adil dan benar. Saya ucapkan Partai Demokrat Selamat dari Badai,” tulis Musni Umar.
Lebih lanjut, Musni Umar juga menyampaikan sarannya kepada kubu KLB Sibolangit yang berada di bawah pimpinan KSP Moeldoko untuk membuat partai baru jika ingin ikut bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
“KLB Sibolangit sebaiknya buat partai sendiri untuk bertarung dalam Pemilu 2024,” pungkas Rektor Universitas Ibnu Chaldun tersebut.
Baca Juga: Oded M. Danial Siap Sanksi ASN yang Kedapatan Lakukan Mudik Lebaran di Masa Pandemi Covid-19
Diketahui sebelumnya, menjelang pengumuman nasib akhir Partai Demokrat, Musni Umar sempat menyampaikan saran kepada pemerintah agar menolak hasil KLB Sibolangit.
Musni Umar menilai bahwa KLB tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat bahkan UU Partai Politik (Parpol) yang sah.
“Pemerintah sebaiknya tidak sahkan KLB Demokrat. KLB itu langgar UU Parpol & AD-ART PD yang telah disahkan Pemerintah,” tulis Musni Umar melalui akun Twitternya @musniumar sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Selasa, 30 Maret 2021.
Baca Juga: Hasil KLB Ditolak, Ketum AHY: Saya Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan di Tubuh Demokrat
Lebih lanjut, Musni Umar juga merinci beberapa poin yang menunjukkan indikasi bahwa KLB tersebut tidak sesuai dengan UU Parpol dan AD/ART.
Tak hanya itu, Musni Umar juga mengungkapkan, jika KLB tersebut tetap disahkan, maka momen ini akan menjadi titik kumpul (rallying point) bagi kader Partai Demokrat khususnya Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), organisasi masyarakat (ormas Front Pembela Islam (FPI), hingga ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Disahkan bisa terjadi rallying point Partai Demokrat, FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dll,” pungkasnya.
Pemerintah sebaiknya tdk sahkan KLB Demokrat. KLB itu langgar UU Parpol & AD-ART PD yg tlh disahkan Pm. 1) Tdk diusulkan angg. Majelis Tinggi PD. 2) Tdk diusulkan 2/3 DPD. 3) Tdk diusulkan 1/2 DPC. 4) Tdk disetujui Ketua MT PD. Dishkn bisa terjadi rallying point PD, FPI, HTI dll pic.twitter.com/xL6yyL2rpa— Musni Umar (@musniumar) March 30, 2021
***
