Network
PR TASIKMALAYA- Ketua PDIP Sumatera Barat (Sumbar) Alex Indra Lukman turut mengkrtik rencana kontroversial pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga 1 juta ton baru-baru ini.
Berdasarkan keterangannya, Alex Indra Lukman meminta rencana impor beras itu untuk dikaji kembali oleh jajaran Kementerian Perdagangan.
Lebih lanjut, Alex Indra Lukman pun mengatakan bahwa wacana impor beras itu dilakukan tidak hanya berhitung di atas kertas terkait kebutuhan beras nasional.
Baca Juga: Ancam Sidang Offline HRS Dicabut Karena Protokol Kesehatan, Refly Harun: Bukan Tugasnya
Seperti diketahui, kebijakan pemerintah yang akan impor beras ini menuai banyak penentangan dari mayoritas masyarakat dan sejumlah politisi.
Pasalnya, sejumlah pihak menilai bahwa rencana tersebut akan menghancurkan harga beras petani dalam negeri, mengingat para petani dalam negeri telah masuk masa panen raya.
Sehingga, wacana tersebut dirasa tidak perlu dilakukan, karena dipastikan stok beras dalam negeri akan melimpah bahkan surplus.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Rencana Impor Beras Tuai Perdebatan, Ketua PDIP Sumbar: Sekarang Zaman Sudah Susah", hal itu juga menjadi perhatian Alex Indra Lukman menolak usulan tersebut.
“Luas lahan bisa diukur, panen bisa dihitung, konsumsi bisa diperkirakan bahkan cuaca juga bisa diprediksi untuk menentukan mulai masa tanam. Sekarang, kok impor beras yang diwacanakan,” kata Alex Indra Lukman Rabu, 24 Maret 2021.
Ketua PDIP Sumbar Alex Indra Lukman menilai, akibat wacana impor beras yang tengah digalakkan menyebabkan jatuhnya harga beras di tingkat petani lokal.
Baca Juga: Myanmar Lakukan Aksi Mogok, Usai Seorang Bocah Perempuan Berusia 7 Tahun Ditembak Mati
“Sekarang jaman sudah susah. Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi bergerak sangat lambat, jangan malah menambahinya dengan wacana yang melukai perasaan wong cilik,” katanya.
Mengingat, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada 2019, yaitu seluas 7,46 juta hektare atau tepatnya 7.463.948 Hektare.
“Jangan ego lembaganya saja yang dikedepankan. Mari kita sama-sama bergotong royong untuk mewujudkan visi-misi Presiden Joko Widodo di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: PREVIEW Persiraja vs Persita: Hendri Susilo Pilih Terjunkan Pemain Lokal
Sementra itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan mengomentari rencana impor beras yang sempat menjadi wacana dalam sepekan terakhir.
Pemerintah Indonesia dan Thailand akan menandatangani MoU jual-beli beras Thailand sebanyak satu juta ton pada akhir Maret 2021.
Ketika memberi kuliah umum kepada mahasiswa Polban Stan Medan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengisyaratkan keberatannya terkait impor beras.
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa secara umum stok bahan pokok untuk menghadapi Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2021 di dalam negeri cukup aman.
Bahkan ia mengatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkoordinasi bersama seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah terkait ketersediaan pangan.
Pasalnya, stok pangan harus dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga jual bisa stabil.***(Mutia Yuantisya/Pikiran-Rakyat.com)
