PR TASIKMALAYA- Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera kembali menyoroti kasus dua perusahaan BUMN Asabri dan Jiwasraya yang telah merugikan negara.
Dalam unggahan yang ditulisnya melalui akun media sosial Twitter pribadinya, agar kasus di Jiwasraya dan Asabri tak terulang, Mardani Ali Sera meminta praktik pengelolaan aset publik harus dibuat lebih transparan.
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera menuturkan bahwa hal itu dilakukan guna menghindari adanya berbagai kejahatan finansial yang terjadi di dalam perusahaan milik negara.
Hal itu sebagaimana yang terjadi di Jiwasyara dan Asabri yang membuat negara mengalami kerugian sangat besar.
Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya, Kejaksaan Agung memperhitungkan kerugian yang dialami oleh negara mencapai Rp16,81 triliun.
Sedangkan, kerugian yang dialami oleh negara akibat kasus dugaan korupsi di PT Asabri, Kejaksaan Agung memperhitungkan hingga Rp23,7 triliun.
Baca Juga: Kisruh Dualisme Kubu Partai Demokrat, Nama AHY Muncul di Daftar Calon Presiden 2024
Sebagaimana dibeirtakan Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Dari Jiwasraya hingga Asabri, Mardani Ali Sera Sebut Penyebab Utama Maraknya Kejahatan Finansial di Indonesia", untuk kasus PT Jiwasraya, Pemerintah bahkan menyuntikkan penyertaan modal negara (PNM) sebesar Rp20 triliun secara bertahap.
“Berbagai masalah kejahatan finansial, praktek pengelolaan aset publik dan lain-lain harus dibuat lebih transparan,” kicau Mardani Ali Sera, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @MardaniAliSera, Minggu, 14 Maret 2021.
Dia menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan aset publik dilakukan, untuk menghindari tindak kejahatan finansial, seperti yang terjadi saat ini.
Sebab, adanya tindak pidana kejahatan finansial tersebut menjadi cermin buruknya pengelolaan investasi di Indonesia.
“Semata agar kita tak melihat lagi persoalan seperti Asabri dan korupsi Jiwasraya di kemudian hari, yang merupakan cermin buruknya pengelolaan investasi kita,” kicau Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PKS tersebut juga menyampaikan kritik terhadap suntikkan PMN sebesar Rp20 triliun kepada PT Jiwasraya.
Mardani Ali Sera mengkritik uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat justru digunakan untuk mengganti uang yang hilang karena dikorupsi.
Dia pun menekankan bahwa fraksi PKS di DPR mendesak pembentukan panitia khusus untuk menguak kasus tersebut secara adil.***(Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com)