Pasalnya, Partai Demokrat tengah didera kasus pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh KSP Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat.
Tentunya, menurut Saiful Mujani, apabila upaya Moeldoko dan teman-temannya berhasil, maka kekuatan Oposisi di DPR kemungkinan akan semakin kecil.
Baca Juga: Diduga Rasisme, Kapolres Malang Kombes Pol Leonardus Simarmata Dilaporkan Mahasiswa Papua
“Sekarang KSP Moeldoko ditetapkan jadi Ketua Demokrat lewat KLB di Sumut (Sumatera Utara).
"Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan kalau AHY menggugat bisa dipastikan Demokrat juga bergabung dengan pemerintah,” tulis Saiful Mujani.
“Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8 persen saja,” sambungnya.
Baca Juga: Tanggapi Cerita Masa Lalu Yahya Waloni, Ferdinand Hutahaean Tulis Pernyataan Menohok
Bila hal itu terjadi, Saiful Mujani menilai bahwa kekuatan PKS yang hanya 8 persen saja tidak akan memberikan pengaruh.
Oleh karena itu, menurutnya, tugas oposisi untuk melakukan check and balances akan hilang dari sistem demokrasi Indonesia.
“Bila tinggal 8 persen oposisi maka check and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita,” ungkap Saiful Mujani.