Network
PR TASIKMALAYA – Haris Pertama turut memberikan komentar atas interpelasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait kinerja Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.
Komentar tersebut dilontarkan Haris Pertama melalui cuitan di akun Twitter @knpiharis yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Minggu, 28 Februari 2021.
Dalam cuitannya, Haris Pertama menanyakan alasan PSI sering memberikan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Haris Pertama Aneh Lihat Unggahan Sufmi Dasco, Muannas Alaidid: Wajar Dianggap Pansos
Selain itu, ia juga menanyakan prestasi dan kerja keras yang sudah ditorehkan PSI.
“Ini partai PSI hobinya kok kritik Gubernur DKI Jakarta aja ya. Benar tidak twees? Memangnya PSI sudah berbuat apa untuk rakyat selain kritik-kritik,” tulis Hari Pertama.
Sebelumnya, PSI berencana mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir.
PSI menduga, Anies Baswedan justru menjadi penghambat kerja berbagai kedinasan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA, Justin Untayana selaku Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyatakan rencana interpelasi tersebut.
“Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini, kami akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,” tutur Justin Untayana.
Menurut Justin Untayana, Anies Baswedan dinilai tidak menjalankan berbagai aturan, bahkan Anies Baswedan telah menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir.
“PSI menilai, bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir,” ujar Justin Untayana.
Baca Juga: Setelah Laporkan Permadi Arya ke Polisi, Haris Pertama Akui Akun Twitter Diretas hingga Dapat Teror
Justin Untayana juga lebih lanjut menyinggung terkait berbagai jumlah program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta, yang menurutnya sama sekali tidak adanya kemajuan.***
