Network
PR TASIKMALAYA - Permadi Arya mengaku dirinya direkrut oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi tim pemenang kampanye Jokowi-Maruf di ajang Pilpres 2019 lalu.
Pengakuan Permadi Arya tersebut kembali jadi sorotan setelah videonya dibagikan ulang oleh Pakar Telematika dan Informatika, Roy Suryo di akun Twitter pribadinya.
Roy Suryo menuliskan cuitan yang berisi tentang kesimpulannya soal dua fakta yang bisa dipetik dari pernyataan Permadi Arya dalam video tersebut tersebut.
Baca Juga: Minta Ditinjau Ulang, Cholil Nafis Usulkan Penambahan 1 Pasal pada SKB Tiga Menteri
Adapu ke dua fakta tersebut adalah, adanya bagi-bagi jatah jabatan komisaris BUMN bagi para penjuang TKN (Tim Kampanye Nasional).
Serta, soal pengakuan dirinya dan Denny Siregar sebagai influencer yang dibayar di ajang Pilpres 2019 lalu.
Menanggapi pengakuan Permadi Arya tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mempertanyakan dan menyoroti dua hal penting.
Baca Juga: Soal SKB Tiga Menteri, Abdul Mu'ti: Bukan Masalah Besar, Tidak Perlu Dibesar-besarkan
“Ada dua soal, pertama sumber uang untuk membayar itu dari mana? This is the question, apakah uang pribadi ataukah uang kampanye ataukah uang negara? Itu penting,” ujar Refly Harun, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube miliknya, Kamis, 4 Februari 2021.
Dalam video tersebut, Refly Harun mengungkapkan, jika seandainya pembayaran terhadap ‘influencer’ seperti Permadi Arya menggunakan uang negara, maka hal itu merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
