Network
PR TASIKMALAYA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut bahwa dirinya memang sempat menemui beberapa kader dan mantan pimpinan Demokrat.
Walau demikian, Moeldoko tidak pernah bermaksud untuk menjalankan kudeta dalam partai Demokrat.
"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak kan mereka di dalam," ungkap Moeldoko dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam Antara.
Baca Juga: Homefront Tayang Malam ini di Trans TV, Simak Sinopsis Aksi Jason Statham Lawan James Franco
"Apa urusannya? Tidak ada urusannya, 'wong' saya orang luar," tambahnya pada hari Senin, 3 Februari 2021.
Moeldoko pun mengungkapkan bahwa ia menghormati pendiri partai Demokrat yang juga pernah menjabat sebagai Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada pak SBY, ada putranya mas AHY," tuturnya.
"Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu?" imbuhnya.
"Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa partai politik itu biasa," tandas Moeldoko.
Sebelumnya, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), mengungkapkan bahwa surat yang diajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak akan ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Kemendikbud Secara Resmi Meniadakan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Tahun 2021
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," ungkap Pratikno pada hari Kamis, 4 Februari 2021, di Jakarta.
Sebagaimana yang telah dikabarkan, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, menyebut adanya beberapa pihak yang berusaha mengkudeta dirinya dari posisinya sebagai ketua umum.
Ia mengatakan bahwa gerakan politik tersebut telah memperoleh bantuan dari pejabat pemerintahan Jokowi, yang diduga ialah Moeldoko.
Baca Juga: Akui Telah Terima Surat dari AHY, Mensesneg Pratikno Sebut Presiden Jokowi Tidak akan Beri Balasan
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk dugaan rencana penggulingan itu.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno.
Tetapi, menurut pandangan Pratikno, hal yang terjadi di Partai Demokrat telah ditata dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Dengan demikian, Presiden Jokowi tidak harus menanggapi surat tersebut.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai," ujar Pratikno.
"Itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," lanjutnya.
