Network
PR TASIKMALAYA – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, Joko Widodo (Jokowi) melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, Prabowo Subianto menggandeng Sandiaga Salahudin Uno sebagai calon wakil presiden.
Sebagaimana Pilpres sebelumnya tahun 2014, keduanya bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Indonesia, hanya saja baik Jokowi maupun Prabowo menggandeng orang yang berbeda.
Baca Juga: DO EXO akan Segera Kembali dari Wamil, Tagar WelcomeHomeKyungsoo Masuk Trending Topik Twitter
Jokowi menggandeng Jusuf Kalla, sementara Prabowo menggandeng Hatta Rajasa.
Baik Pilpres tahun 2014 maupun Pilpres tahun 2019, keduanya dimenangkan oleh Jokowi.
Dan di dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi, ia mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahan RI.
Selanjutnya, pada pergantian menteri (reshuffle) pada Rabu, 23 Desember 2020 Jokowi melantik enam orang menteri baru.
Baca Juga: Tanggapi Tindakan Asusila Nakes dan Pasien Covid-19, HNW: Mestinya Bertaubat Malah Berbuat Maksiat
Termasuk salah satunya adalah Sandiaga Salahudin Uno, yang menggantikan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Lebih lanjut, keenam menteri tersebut adalah Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Khoumas selaku Menteri Agama, Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan perikanan.
Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan, dan Sandiaga Salahudin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pengangkatan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Presiden No 11/P Tahun 2020, terkait dengan Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024, per tanggal 23 Desember 2020.
Baca Juga: Inna Lillahi, Wakil Ketua MPR Beritakan Kabar Duka dan Berikan Doanya
Hermanto Rohman selaku pengamat Politik FISIP Universitas Jember berpendapat, bahwasannya menteri baru yang dilantik Jokowi tidak luput dari pertimbangan unsur partai politik.
“Dari enam menteri yang baru dilantik, ada tiga menteri dari partai politik, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,” pungkasnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA yang dikutip Senin, 27 Desember 2020.
Pendapat lainnya datang dari Refly Harun yang merupakan pakar hukum tata negara yang mengatakan, apa yang terjadi pada Prabowo dan Sandi, merupakan bentuk dari politik dinamis.
Menurutnya, oposisi bisa dengan mudahnya berbelok dan menjadi bagian dari pemerintahan.
Baca Juga: 3 Skandal Terbesar Dunia K-Pop, Salah Satunya Melibatkan Kim Hyun Joong 'Boys Over Flowers'
“Politik itu dinamis. Hari ini oposisi, jangan-jangan besok kemudian bagian dari pemerintahan, seperti yang terjadi pada prabowo. Kedua orang ini masuk dalam pemerintahan, meninggalkan para pendukungnya,” tuturnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refly Harun.***
