PR TASIKMALAYA - Pemerintah Indonesia resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh pada Selasa, 10 November 2020.
Salah satunya dari ke enam tokoh tersebut adalah Sultan Baabullah yang merupakan Sultan Ternate, Maluku Utara.
Sultan Baabullah ini ditetapkan sebagai Pahlwan Nasional karena memiliki jasa besar dalam menentang Portugis.
Baca Juga: Singgung Pengembangan Vaksin Covid-19 Pfizer, Sri Mulyani sebut Bawa Tren Positif
Ia dikenal sebagai Baab atau Babu yang lahir pada 10 Februari 1528. Ia merupakan Sultan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 hingga 1583.
Ia merupakan anak dari Sultan Khairun Jamil. Setelah ayahnya mangkat, Sultan Baabullah diangkat sebagai Sultan Ternate yang ke 24.
Selama menjadi Sultan, ia dikenal nonkompromis kepada Portugis yang mencoba memberi pengaruh di Maluku Utara khususnya di wilayah Kesultanan Ternate.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Mobile Legends, Berikut Spesifikasi dan Harga Infinix Note 8
Pada masa Sultan Baabullah, Portugis berhasil ditaklukan dengan melakukan perlawanan fisik. Pasukan Kesultanan mengepung benteng Portugis dengan memutus pasokan makanan dan obat-obatan.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari berbagai sumber, dengan kepungan pasukan kesultanan yang gigih dibawah kepemimpinannya, Portugis akhirnya menyerah tanpa syarat.
Pada tahun 1575, Portugis menyerah kepada Sultan Baabullah dan meninggalkan Kesultanan Ternate sebagai tanda kekalahan.
Baca Juga: Habib Rizieq Pulang, Pengamat Politik: Momentum Membuka Tabir Persoalan dengan Pemerintah
Sultan Baabullah juga dikenali dengan gelar "Penguasa 72 Pulau".
Berdasarkan wilayah kekuasaannya di Indonesia timur, yang mencakup sebagian besar Kepulauan Maluku, Sangihe dan sebagian dari Sulawesi.
Pengaruh Ternate pada masa kepemimpinannya bahkan mampu menjangkau Solor (Lamaholot), Bima (Sumbawa bagian timur), Mindanao, dan Raja Ampat.
Baca Juga: Akses Menuju Bandara Soetta Macet, Garuda Indonesia Bebaskan Biaya Reschedule dan Refund Tiket
Peran Maluku dalam jaringan niaga Asia meningkat secara signifikan karena perdagangan bebas hasil rempah dan hutan Maluku pada masa pemerintahannya.***