PR TASIKMALAYA – Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu profesi yang sangat menggiurkan.
Pasalnya, profesi PNS berpenghasilan stabil karena digaji negara. Singkatnya, tidak akan pernah mengalami atau merasakan kebangkrutan.
Selain itu, jaminan adanya uang pensiun yang dianggap 'lumayan', membuat masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi PNS.
Baca Juga: Valentino Rossi Sebut Virus Corona Pintar, Berani Serang Ronaldo hingga Ibrahimovic
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat sebanyak 3,3 juta orang peserta CPNS yang mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Februari 2020 lalu.
“Peserta terdaftar ujian SKD (total) 3.361.802,” dikutip dari akun Twitter BKN @BNKgoid.
Meski begitu, menjadi PNS tentu saja memiliki serangkaian aturan ketat.
Baca Juga: Nantikan Kelahiran Anak ke Dua, Anissa Azizah: Semoga Papa Dika Lebih Lentur
Bukan hanya aturan yang terkait langsung dengan pekerjaan, namun juga aturan mengenai kehidupan PNS.
Salah satu aturan kehidupan PNS yang diatur terkait dengan izin perkawinan dan perceraian.
Peraturan tersebut tercantum di dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 tahun 1990.
Baca Juga: Pemkab Purwakarta Salurkan BST Rp 2 Juta untuk Korban PHK
“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan yang sah,” bunyi Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990.
Jelas disebutkan, memiliki hubungan sebagai suami istri di luar pernikahan merupakan suatu pelanggaran yang tidak boleh dilakukan PNS.
Lainnya, Pasal 15 PP yang sama terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 14 menyatakan bahwa, praktik perselingkuhan termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat.
Baca Juga: 2020 Belum Usai, Indonesia Sudah Alami 2.276 Kali Bencana Alam, Lebih dari 4,5 Juta Orang Mengungsi
Hukuman bagi pelanggar berat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, hingga yang terberat adalah pemberhentian.
Selain perselingkuhan, peraturan tersebut melarang PNS untuk menjadi istri kedua/tiga/empat. Namun bagi PNS pria, jika hendak melakukan poligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.***