PR TASIKMALAYA - Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengaku sudah pernah mengingatkan jajaran pemerintah agar mewaspadai adanya perang biologi.
Hal itu disebutkannya dapat melumpuhkan suatu negara hingga berdampak epidemi.
Gatot menyampaikan hal ini ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI dalam acara internasional di Istana Negara, Jakarta pada 27 Oktober 2017.
Baca Juga: Kelestarian Lingkungan Jadi Topik Penting Dalam Pengelolaan Perikanan, DPR: Bantu Juga Alam
Kala itu dia pun mengaku belum tahu akan ada penyebaran virus corona seperti sekarang ini.
"Tentunya, saya bicara seperti ini bukan berarti dukun, tapi berdasarkan data-data fakta yang menyimpulkan itu," kata Gatot dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat malam, 16 Oktober 2020.
Gatot pun membahas penanganan penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan hingga menyerang Indonesia.
Menurutnya, penanganan epidemi itu sebenarnya bulan pertama yang sangat menentukan.
Baca Juga: Kanada Tangguhkan Pengiriman Teknologi Drone ke Turki, Erdogan: Bertentangan dengan Semangat Aliansi
"Ketika di Wuhan ada epidemi, ini penanganan bulan-bulan pertama yang menentukan. Nah ini kita tidak melakukan itu, bahkan menarik wisatawan-wisatawan," ujarnya.
Gatot berpendapat, tidak adanya kesatuan komando dan terus gonta-ganti kepemimpinan untuk penanganan corona ini.
Misalnya, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menimbulkan perbedaan sikap antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Jakarta.
"Kepemimpinan Satgas dari Pak Doni Monardo, akhirnya berganti Pak Erick Tohir, Pak Luhut B Pandjaitan. PSBB pun sama, ada yang PSBB ketat dan ada yang tidak. Tidak ada kesatuan komando," jelas dia.
Baca Juga: Kerajinan Rotan Sintetis Warga Binaan Tasikmalaya Banyak Diminati, Sengaja Dikerjakan di Dalam Lapas
“Herannya lagi ketika Gubernur DKI, Anies Baswedan menjalankan petunjuk Presiden Jokowi yang mementingkan kesehatan daripada ekonomi,” kata Gatot.
Namun ia mempertanyakan kenapa banyak protes yang disampaikan oleh menteridi Indonesia.
"Kan rakyat melihat ini bingung. Dengan kebingungan inilah, KAMI menyarankan kepada pemerintah/presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Kalau itu ditanggapinya oposisi, ya silakan saja tapi maksud saya baik," ungkapnya.***