PR TASIKMALAYA - Krisis iklim menyebabkan ancaman besar terhadap keberlanjutan dan kemajuan pembangunan, dengan risiko terbesar dihadapi perempuan, anak-anak, serta kelompok miskin dan rentan.
Faktanya, pulau-pulau kecil terancam punah akibat krisis iklim tersebut. Inilah sebabnya mengapa negara-negara di dunia harus bekerja sama untuk mengatasi krisis iklim, terutama dalam hal pendanaan aksi atau proyek iklim.
Perubahan atau krisis iklim menyebabkan kekeringan dan polusi pada air, sehingga dapat menyebabkan kurangnya air bersih untuk minum dan juga kebutuhan lainnya.
Selain itu, krisis iklim juga mengakibatkan meningkatnya suhu bumi, risiko bencana alam, dan kerawanan pangan. Dataran daerah yang dekat dengan pantai dan dataran rendah akan berisiko terkena banjir.
Baca Juga: Kapan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 4 Dirilis?
Akibatnya ada 19 dari 25 kota yang paling terkena dampak kenaikan permukaan laut setinggi 1 meter berada di kawasan Asia-Pasifik, dan 7 di antaranya berada di Filipina.
Namun, negara yang paling terkena dampak banjir pesisir adalah Indonesia, dengan perkiraan 5,9 juta orang terkena dampaknya setiap tahun hingga tahun 2100, menurut laporan Asian Development Bank (ADB), sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Tanpa adanya tindakan melawan perubahan iklim, suhu di benua Asia diperkirakan akan meningkat 6 derajat celcius pada akhir abad ini. Dan beberapa negara mungkin terkena dampak cuaca yang jauh lebih hangat, dengan suhu diperkirakan akan meningkat hingga 8 derajat celcius di Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan juga Tiongkok barat laut.
Meningkatnya suhu juga akan menyebabkan perubahan dramatis di wilayah ini, termasuk sistem cuaca, pertanian dan perikanan, keanekaragaman hayati darat dan laut, keamanan domestik dan regional, perdagangan, pembangunan perkotaan, migrasi dan kesehatan. Akibat dari situasi ini akan menghancurkan harapan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Baca Juga: Tanggapan PM Georgia Soal Kritik AS dan Uni Eropa untuk Rancangan Undang-undang Agen Asing
Dampak krisis iklim juga dirasakan pada sektor infrastruktur. Menurut hasil riset penelitian Stone pada tahun 2022, kenaikan suhu menciptakan peningkatan kebutuhan akan AC, sehingga menyebabkan peningkatan beban pada jaringan listrik.
Hasilnya, Indonesia, ADB dan negara-negara lain membantu meningkatkan Asian Development Fund (ADF) 14. Modal ini terutama akan digunakan untuk memperkuat upaya mengatasi krisis iklim, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pembangunan sosio-ekonomi yang komprehensif. Kesepakatan penambahan modal dicapai pada Pertemuan Tahunan ADB ke-57 di Tbilisi, Georgia, dengan nilai nominal $5 miliar.
Selain Indonesia, negara yang ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan dana ADF 14 antara lain Armenia, Australia, Austria, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Hong Kong, Tiongkok, India, Irlandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Portugal, Republik Korea, Spanyol, Swedia, Swiss, Tiongkok Taipei, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
Menurut Presiden ADB Masatsugu Asakawa, ADF 14 lebih berfokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam, meningkatkan kesetaraan gender dan mendorong kerja sama dan integrasi regional.
Baca Juga: Tim Indonesia Capai Final Piala Uber 2024, PBSI Apresiasi Para Atlet
ADF 14 memprioritaskan bantuan khusus kepada negara-negara berkembang kepulauan kecil yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dan kepada negara-negara yang berada dalam situasi rapuh dan terkena dampak konflik secara tiba-tiba.
Didirikan pada tahun 1974, ADF bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara termiskin dan paling rentan di Asia dan Pasifik.
Dana ini juga digunakan untuk mengatasi tantangan pembangunan bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ADF mencerminkan komitmen bersama ADB dan donornya terhadap masa depan yang berkelanjutan.***(Evi Mutmainah)