PR TASIKMALAYA - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa Indonesia saat ini membutuhkan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dapat mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.
Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat, ke depannya pemimpin Indonesia tidaklah harus berpatokan kepada nilai pertumbuhan ekonomi, namun kualitas pertumbuhan ekonomi diabaikan.
"Kita juga tidak ingin para capres mengejar pertumbuhan tinggi tapi kualitas pertumbuhan seperti melebarnya ketimpangan, hingga masih banyaknya jumlah masyarkat rentan. Harus balance antara pertumbuhan dan indikator kesejahteraan yang lebih merata," jelas Bhima di Jakarta, pada Jumat, 10 November 2023, seperti dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmlaya.com dari Antara.
Baca Juga: Debat Capres dan Cawapres Resmi Dibagi Enam Sesi, Durasi Capai 150 Menit
Pekerjaan ini menurutnya membutuhkan upaya yang lebih besar dan efektif, khususnya pengentasan ketimpangan sosial dan kemiskinan di luar pulau Jawa. Sehingga bukan hanya sekadar dalam bentuk penyaluran bantuan sosial, namun juga diikuti oleh perlindungan sosial secara utuh.
Ia menambahkan bahwa para Capres-Cawapres pada Pemilu 2024 harus dapat mengembangkan sumber ekonomi baru yang lebih berkualitas serta memahami dinamika global.
Beberapa isu yang ia munculkan dalam pernyataannya seperti kerjasama transisi energi, ekonomi berkelanjutan, pangan, dan transformasi digital.
"Ada pembagian tugas yang jelas antara capres dan cawapres dalam ekonomi, misalnya pembagian antara komunikasi dengan pengusaha atau investor domestik versus asing. Tentunya membutuhkan komunikasi yang handal sehingga tercapai kolaborasi ideal," ujarnya.
Baca Juga: Perihal Ketentuan Sistem Debat Capres-Cawapres, KPU: Masih Sama Seperti Pilpres 2019
Ia menambahkan mengenai pentingnya Indonesia untuk menjalin kerjasama di kawasan ASEAN. Ia mengatakan bahwa Capres-Cawapres selanjutnya harus mampu merangkul negara-negara di ASEAN dalam melakukan pembangunan bersama. Sehingga Indonesia tidak terbawa arus kepentingan yang dimiliki oleh China dan negara-negara barat.
Optimalisasi peran anak muda dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi salah satu faktor penting selanjutnya yang harus dilakukan oleh Capres-Cawapres terpilih nanti.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan ada 3,3 juta orang yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem, dan jumlah ini terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.
Baca Juga: Cek Fakta: Debat Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024 Ditiadakan karena Beberapa Hal
"Jumlahnya 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu kita bisa melihat, persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini di Indonesia bagian timur, sehingga perlu penanganan yang khusus," jelas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di Jakarta pada Rabu, 23 Agustus 2023.
Tren data yang ada menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 mencapai angka 2,04 persen. Kemudian terjadi penurunan pada September 2022 menjadi 1,74 persen.
Kemudian angka kemiskinan memiliki tren positif hingga September 2023. Pada bulan September 2023 tercatat tingkat kemiskinan ekstrem terdapat di angka 0,62 persen. Ia optimis angka ini akan semakin turun di tahun 2024 mendatang.
Dalam penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK menggunakan 3 strategi besar, seperti :
Baca Juga: KPU RI Pastikan Debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024 Tetap Dilaksanakan: Tak Bisa Ditawar
1. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT),
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Perbaikan infrastruktur dan sanitasi untuk mengurangi kantung kemiskinan.***