PR TASIKMALAYA - Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), menanggapi isu pencalonan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Kemarin dunia perpolitikan Indonesia diguncang oleh pernyataan resmi dari DPP Partai Demokrat yang menyatakan bahwa pihaknya tidak diikut sertakan dalam perundingan penetapan bakal Cawapres Anies Baswedan dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Sontak isu tersebut menjadi viral dan menarik atensi publik. Pasalnya pemberitaan mengenai deklarasi bakal Cawapres yang saat ini sedang ditunggu-tunggu, dan didukung oleh calon tersebut berasal dari luar koalisi KPP.
Sehingga dalam unggahan akun resmi sosial media DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa keberlanjutan Partai Demokrat di KPP akan diputuskan dalam Musyawarah Majelis Tinggi Partai.
Baca Juga: Kualitas Udara Jadi Isu Nasional, Pemkot Tasikmalaya Imbau Jaga Lingkungan
Terkait gonjang-ganjing Partai Demokrat dan keberlanjutan koalisi KPP, Surya Paloh menanggapi bahwa koalisi ini akan masih ada.
"Sampai hari ini koalisi masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga," jelas Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam, 31 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.
Sedangkan isu mengenai bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Surya Paloh menjelaskan bahwa keputusan tersebut akan diserahkan olehnya kepada para partai dalam KPP.
"Saya serahkan kepada pembahasan dari kawan-kawan, dan beberapa teman-teman ya. Apakah itu dilakukan? Kalau itu dilakukan, di mana? Kapan waktunya? Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat, kita lihat perkembangan besok barangkali," sambungnya.
Baca Juga: Baim Wong Raup Omzet Rp600 Juta dalam 2 Jam Saat Jajal Shopee Live Perdananya
Isu mengenai pemasangan Anies-Muhaimin sebagai bakal Capres-Cawapres KPP pada Pilpres 2024, Surya Paloh menjelaskan bahwa kemungkinan itu ada, namun tidak terformalkan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dirinya belum memberikan restu secara resmi kepada pasangan Anies-Muhaimin.
Respon Partai Demokrat
Menanggapi isu ini, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai pemasangan Anies-Muhaimin sebagai Capres dan Cawapres dari KPP telah mengkhianati Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh tiga parpol," jelas Teuku Riefky dalam siaran Pers Partai Demokrat, pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Teuku Riefky dan Partai Demokrat memang mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal Cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti.
Ia menilai bahwa perbuatan ini telah mengkhianati kesepakatan KPP, bahwa Anies Baswedan ditetapkan sebagai pemimpin koalisi. Yang di sisi lain,Teuku Riefky menyampaikan bahwa Anies Baswedan telah menyatakan kepada AHY untuk menjadi Cawapresnya.
Namun pada Selasa, 29 Agustus kemarin di NasDem Tower, Surya Paloh menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan.
Kemudian pada esok harinya, yaitu Rabu, 30 Agustus 2023, Anies Baswedan tidak menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahter (PKS) dan Partai Demokrat sebagai anggota koalisi.***