PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari menemukan pejabat rakyat yang membeli 50 unit kendaraan mewah dengan menggunakan uang pinjaman daerah yang digelontorkan pemerintah.
Penggunaan dana pinjaman daerah itu diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Sementara pembelian 50 unit kendaraan beroda empat diketahui dari dana pinjaman sebesar Rp 500 Miliar.
Baca Juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Masih Rendah, Sri Mulyani Punya Strategi dan Fokus Khusus Perbaikinya
Untuk mobilnya sendiri diketahui diberikan untuk masing-masing anggota DPR provinsi.
"Atas nama Komisi XI, ibu harus terus berlakukan protektif dan advokasi kepada badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Karena banyak hal yang terjadi di daerah, meminjam kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp500 miliar ternyata di dalam daftar untuk beli 50 unit kendaraan roda empat untuk masing-anggota DPR provinsi," kata Hatari.
Atas adanya hal tersebut, ia pun anggaran pinjaman daerah pun langusng ditangguhkan.
Baca Juga: Menteri Terawan Pernah Berselisih hingga Dipecat oleh IDI, Mereka Kini Terlibat Perseteruan Lagi
Diberitakan Okezone, hal itu guna agar dana itu tidak disalahgunakan. Karena pada dasarnya dana pinjaman seharusnya digunakan untuk memulihkan ekonomi Indonesia.
"Begitu saya mendengar informasi itu waktu itu masih bu Emma (Dirut SMI) saya calling, tangguhkan itu," ujarnya, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Warta Ekonomi dengan judul Rp500 M Dipakai Pejabat Beli Mobil, Bu Sri Langsung Tindak Dong!
Ia mengimbau agar pinjaman data daerah itu bisa dilakukan dengan secara protektif dan advokasi.
Baca Juga: Usain Bolt Jalani Isolasi Mandiri usai Gelar Pesta Ulang Tahun
"Paling tidak harus warning kepada mereka apa itu SMI, paling tidak anggota Komisi XI di daerah peminjam itu harus tahu supaya kami ketika reses juga ikut memantau sejauh mana pemanfaatan pinjaman daerah itu," katanya.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal melakukan penelitian terkait adanya penyelewengan anggaran.
"Kita akan melakukan penelitian untuk itu karena kita tidak berharap proyek ini untuk pembelian kendaraan bermotor," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin 24 Agustus 2020.*** (Redaksi WE Online)