PR TASIKMALAYA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan Rp 600 ribu per-bulan untuk pekerja swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta.
Adapun syarat untuk bantuan ini salah satunya ialah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Namun dalam hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyebut kebijakan tersebut dirasa kurang adil.
Baca Juga: Sempat Diancam dengan Pisau, Seorang Istri Malah Balik Serang Sang Suami hingga Meninggal Dunia
Karena pada nyatanya, tenaga kerja guru honorer yang penghasilannya di bawah dari Upah Minimum Regional (UMR) banyak yang tidak mendapat subsidi itu.
Apalagi banyak dari guru swasta yang gajinya jauh dari kata layak.
"Sangat tidak adil rasanya jika para pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terabaikan, padahal honor mereka di bawah lima juta, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu. Kasihan mereka," UJAR Rahmad, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Baca Juga: Ucapkan Selamat atas HUT ke-75 RI, Kim Jong Un Memuji Pembangunan Masyarakat Sejahtera Indonesia
Ia mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, agar tenaga kerja guru honorer yang penghasilannya di bawah UMR bisa mendapatkan dana subsidi pekerja, meski tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu diutarakannya setelah mendengar keluhan, khususnya dari guru-guru sekolah swasta yang penghasilannya di bawah lima juta.
Guru-guru tersebut mengeluh karena merasa terabaikan oleh kebijakan pemerintah tersebut.
Baca Juga: Bangkitkan Semangat Kemerdekaan, PT KAI Bentangkan Bendera Sepanjang 17 Meter di Rangkaian Kereta
"Para guru swasta tersebut hampir 98 persen tidak ikut BPJS Keketangakerjaan. Lalu apakah, mereka kita abaikan saja? Tentu tidak boleh," ujarnya di Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020.
Ia meminta pemerintah untuk mencari solusi agar ada gunu swasta itu juga mendapat subsidi dari pemerintah.
"Pemerintah harus mencari solusi, rakyat membutuhkan keadilan," tambahnya lagi.***