PR TASIKMALAYA — Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia akan digelar tahun 2024 mendatang.
Jelang Pemilu 2024, Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI, dan Dewan Pers telah menggelar rapat koordinasi.
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, yang hadir sebagai perwakilan Polri, mengatakan bahwa Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu 2024.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” ucap Dedi, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PMJ News.
Baca Juga: Tes IQ: Jangan Ngaku Cerdas Sebelum Temukan Perbedaan dari Gambar Sapi Ini
Ia mengatakan berdasarkan riset dari Kominfo bahwa berita bohong atau hoax semakin banyak tersebar jelang Pemilu.
Persiapan pengamanan Pemilu 2024 harus disiapkan dengan baik agar kegiatan berjalan dengan lancar dan aman.
Dedi sangat mengharapkan rapat koordinasi dapat dilakukan secara rutin antar stakeholders. Pertemuan rutinan yang diharapkan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, Polri akan mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) secara hybrid dengan 34 Polda.
Baca Juga: Link Nonton The Forbidden Marriage Episode 9 Sub Indo, Ada SPOILER!
FGD yang akan dilakukan membahas mengenai langkah edukasi kepada masyarakat jelang Pemilu dalam menyikapi berita-berita bohong atau hoax.
Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, mengatakan pihaknya telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Bawaslu.
MoU yang ditandantangi oleh Bawaslu mengenai kasus-kasus sengketa pers dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Yadi Hendriana, anggota Pers, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan untuk persiapan Pemilu 2024.
Baca Juga: Tes Psikologi: Yang Anda Lihat Pertama Mengungkap Kebenaran Tentang Hubungan dan Persepsi Kehidupan
Pihaknya melakukan persiapan Pemilu 2024 dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.
Yadi mengatakan bahwa Twitter menjadi media sosial yang akan diawasi dengan lebih ketat. Namun, media sosial Instagram dan TikTok menjadi antisipasi terkait pengalihan berita.
Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan bahwa TV digital akan banyak bermunculan jelang Pemilu 2024 yang masih belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
Untuk mencegah terjadinya penyiaran yang mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu, KPI telah memberikan sosialisasi agar KPID berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu.
Baca Juga: Lowongan Kerja PT Angkasa Pura Solusi, Lulusan SMA dan SMK Bisa Melamar
Dohardo Pakpahan, perwakilan KPU, berharap bahwa terjadi sinergitas yang damai dan sejuk dalam Pemilu 2024.
Tidak hanya itu, ia juga berharap media akan mengawal Pemilu 2024 agar tidak memberi benturan dengan instansi lain.
Antisipasi adanya kampanye yang mungkin akan mencuri start dan di luar jadwal juga akan dibahas oleh pihak Bawaslu.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk mengatur banyaknya media digital jelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Sempat Ngaku Sakit, KPK Ungkap Alasan Lain Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe
Nurjaman Mochtar, Perwakilan KPI, menyampaikan perihal konten yang dibalas dengan konten yang saat ini tengah terjadi di media sosial.
Untuk itu, ia akan meminta Dewan Pers agar membuat Undang-Undang terkait media sosial atau sebuah peraturan bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.***