PR TASIKMALAYA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menanggapi langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait 198 pondok pesantren (ponpes) yang diduga terlibat aksi terorisme.
Menurutnya, pihak BNPT seharusnya membuka data ke-198 pondok pesantren (ponpes) yang diduga cikal bakal teroris.
Achmad Baidowi menjelaskan jika BNPT masih bersikukuh menahan data tersebut, kemungkinan besar bisa terjadi perpecahan dan saling curiga antar ponpes.
Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan menambah kekhawatiran publik, bahkan pihak keluarga ragu untuk memasukkan anaknya ke ponpes.
Baca Juga: 3 Cara Istri Bantu Suami untuk Hadapi Ibu Mertua Pasca Menikah
"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme," tutur Achmad Baidowi sebagaimana yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara News pada 31 Januari 2022.
"Transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut," lanjutnya.
Achmad Baidowi juga menerangkan bahwa pihak BNPT sudah seharusnya membuka data pesantren yang dicurigai cikal bakal teroris.
Padahal, menurutnya mayoritas pesantren selalu mengajarkan para santrinya untuk Rahmatan lil'alamin, bukan dididik menjadi seorang teroris.
Baca Juga: Inilah Kekuatan Moon Knight hingga Alasan Kenapa Matanya Bersinar Putih
"Saya menilai pembukaan data kepada publik juga menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren," tutur Achmad Baidowi.
Diketahui sebelumnya pada Minggu 30 Januari 2022, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol R Ahmad Nurwahid menjelaskan bahwa Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan ada 198 pesantren yang dicurigai memiliki pemahaman radikalisme atau terorisme.
Pernyataan tersebut pun menjadi perbincangan dan berbagai spekulasi dari beberapa belah pihak.
Bahkan, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa tuduhan terkait 198 pesantren tersebut tak lain hanya karena BNPT memang anti-pesantren dan Islamofobia.
Baca Juga: Cerita Mitologi Moon Knight Berbeda dari Serial Marvel Ini, Begini Ulasannya!
“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-'framing' berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif," pungkas Ahmad Nurwahid.***