PR TASIKMALAYA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dedi Mulyadi memberi tanggapan pada Arteria Dahlan.
Dedi Mulyadi menanggapi komentar Arteria Dahlan soal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang memakai Bahasa Sunda saat rapat.
Arteria Dahlan sebelumnya meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mengganti seorang Kejati, yang memakai Bahasa Sunda saat rapat.
Menurut Dedi Mulyadi, tidak masuk akal jika Kejati diganti hanya karena saat rapat memakai bahasa Sunda.
Baca Juga: Ramalan Shio Ayam, Anjing, dan Babi pada Rabu, 19 Januari 2022: Ada Kabar Baik, Nikmati Pengeluaran
"Kalau Kejati terima suap saya setuju untuk diganti," ucap Dedi Mulyadi pada Selasa, 18 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Anggota DPR Dedi Mulyadi mengungkapkan, tidak ada salahnya Kejati memakai bahasa Sunda saat rapat.
"Namun, kalau pimpin rapat pakai Bahasa Sunda, apa salahnya?," lanjut anggota DPR, Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, penggunaan bahasa daerah dalam hal ini Sunda dianggap wajar, jika semua anggota rapat mengerti.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Yang Manakah Anak Perempuan? Jawabanmu Ungkap Karaktermu, Salah Satunya Cinta
"Wajar saja dilakukan, selama yang diajak rapat, diskusi, mengerti bahasa daerah yang digunakan, sebagai media dialog waktu itu," ujar Dedi Mulyadi.
Menurut mantan Bupati Purwarkata itu, penggunaan bahasa daerah seperti Sunda dalam rapat, dapat menjaga keragaman Indonesia.
"Ini adalah bagian dari kita, dalam menjaga dialektika bahasa, sebagai keragaman Indonesia," lanjut Dedi Mulyadi.
Pihaknya mengungkapkan, anggota rapat juga akan sedikit banyak, mendapatkan kosakata baru Bahasa Sunda.
Baca Juga: Netflix Rilis Teaser yang Mendebarkan untuk Remake Korea Selatan Serial Money Heist!
"Justru, itu malah membuat suasana rapat rileks, tidak tegang, sehingga yang ada di pikiran kita, gagasan, dapat tercurahkan," lanjutnya.
Dedi Mulyadi justru mempertanyakan, orang yang sering memakai bahasa asing, ketika rapat atau dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya tidak ada problem apa pun, orang mau menggunakan bahasa daerah mana pun, di Nusantara selama dapat dipahami peserta rapat, atau acara yang kita pimpin," lanjutnya.***