PR TASIKMALAYA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mattalitti meminta Jakarta, memilih posisi baru jika Ibu Kota Negara (IKN) pindah.
La Nyalla Mattalitti meminta Jakarta memilih posisi baru, jika Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.
"Jakarta harus memilih, mau jadi kota kelas dunia seperti apa?" ucap La Nyalla Mattalitti pada Senin, 17 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Ketua DPD LaNyalla Mattalitti meminta Jakarta memilih posisi baru, karena melayani semua sama dengan tidak melayani siapapun.
Baca Juga: Gibran Minta Agar Gambar Kaesang di Kemasan Makanan Ditarik dari Peredaran: Salah Paham
"Secara teori kita tidak bisa melayani semua," lanjut Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti.
Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, posisi baru Jakarta harus diputuskan secara matang, mencermati banyak contoh kota di dunia, dan penajaman hingga jadi kelas dunia.
"Semua pilihan tersebut memiliki perbedaan masing-masing, sehingga sejak awal Jakarta harus menentukan, kota kelas dunia seperti apa," ujar La Nyalla Mattalitti.
Menurut La Nyalla Mattalitti, Jakarta mau jadi kota pusat keuangan, kota budaya atau menjadi kota global baru.
"Dan dengan keunggulan kompetitif, serta komparatif, apa yang akan dimaksimalkan," lanjut La Nyalla Mattalitti.
Menurutnya prasyarat standar juga harus dimiliki, serta terdapat di kota kelas dunia termasuk Ibu Kota Negara (IKN).
"Pelayanan transportasi publik yang nyaman, aman, dilengkapi infrastruktur modern, tidak kalah penting harus bebas banjir," lanjutnya.
Pihaknya juga memberi sejumlah catatan, terkait isu penganggaran pembiayaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dalam rencana pemindahannya.
Baca Juga: Bansos PKH Kemensos Cair Januari 2022 Simak Cara Terdaftar di dtks.kemensos.go.id
"Pemerintah perlu menjelaskan secara detail, soal pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke masyarakat," kata La Nyalla Mattalitti.
Pemerintah diminta menyatakan aset negara seperti Gedung Parlemen di Senayan, kantor kementerian dan lembaga yang ditinggalkan, akan dijadikan seperti apa.
"Pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas," lanjutnya.***