PR TASIKMALAYA - Politisi, Ferdinand Hutahaean menyinggung soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI) serta alasan keluar dari Partai Demokrat.
Ferdinand Hutahaean mengungkapkan salah satu perbedaan pandangan dengan Partai Demokrat hingga harus keluar.
Perbedaan pandangan ini perihal FPI, jika Ferdinand Hutahaean mendukung pembubaran ormas tersebut, sedangkan politisi Partai Demokrat lainnya seakan menentang pembubaran FPI.
Hal ini diungkapkan Ferdinand Hutahaean dalam Twitter @FerdinandHaean3 pada Selasa, 28 Desember 2021.
Baca Juga: Adanya Pasien Omicron yang Kabur, Menteri Kesehatan Akui Akan Ubah Aturan Tes Covid-19: Ada ...
"Salah satu perbedaan yang membuat saya harus meninggalkan Demokrat," tulis Ferdinand seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab ini telah resmi bubar pada 2020 lalu.
Bahkan, pembubaran FPI ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Baca Juga: Kiky Saputri ke Sandiaga Uno: Tanyain Pak Prabowo, Kapan Mau Diroasting?
Adanya FPI dibubarkan, Ferdinand menilai sebagai upaya mengurangi masalah negara.
Kasus FPI ini setelah dibubarkan, merembet ke kasus Munarman, salah satu pentolan FPI yang diduga telah melakukan janji setia ke kelompok teroris ISIS.
Ternyata, Munarman melakukan baiat atau janji setia kepada ISIS tidak hanya sendiri, melainkan dengan anggota FPI lainnya.
Baca Juga: Lowongan Kerja Bandung: PT Kurnia Mitra Lestari Posisi Teknisi Mesin
Selanjutnya, beberapa oknum petinggi FPI yang telah ditangkap Densus 88 kedapatan memiliki barang bukti berupa bom rakitan.
Namun, politisi Partai Demokrat yang ditunjukkan Ferdinand Hutahaean seakan menutup mata melihat kasus-kasus itu.
Walaupun sebelumnya, beberapa faktor perbedaan pandangan Ferdinand Hutahaean dengan Partai Demokrat.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Bunga Terindah dan Temukan Rahasia Menarik dalam Diri Anda
Termasuk, soal terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum, kemudian perbedaan pandangan soal Undang-Undang Cipta Kerja.
Keluar atau masuk kader suatu partai politik dinilai sebagai hal wajar terjadi.***