PR TASIKMALAYA - Rocky Gerung buka suara tanggapi soal dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dalam bisnis PCR.
Sebelumnya Ketua Umum ProDEM Iwan Sumule diperiksa sebagai tindak lanjut dari laporannya terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir soal PCR dan menarik perhatian Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung setelah sebelumnya menyoroti Omnibus Law, PCR ini merupakan keduguan karena menantang supaya dibuktikan.
"Kedunguan kedua adalah soal PCR yang mau disembunyikan dan nantang-nantang buktikan,"tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Rocky Gerung Official pada 30 November 2021.
Baca Juga: Penyebaran Covid-19 Varian Omicron Meningkat Secara Global, Sri Mulyani Sampaikan Hal Ini
Sehingga menurutnya, pembuktian tersebut sedang berjalan dengan adanya kemunculan Novel Baswedan.
"Akhirnya pembuktian itu sudah sedang berjalan karena Novel Baswedan sudah tiba," ujarnya.
Sementara soal prosedur pemanggilan Iwan Sumule menurutnya publik mendukung sepenuhnya kepada Kepolisian.
Baca Juga: Belum Disetujui WHO, Rusia Klaim Vaksin Sputnik V Bekerja Melawan Omicron
"Kalau Iwan Sumule diperiksa itu prosedur saja dan publik mendukung sepenuhnya polisi untuk periksa semua soal ini," ujarnya.
Rocky Gerung juga menilai, bahwa ini merupakan sebuah permulaan dari tindak keadilan.
"Jadi ini permulaan dari sebuah kekacauan tapi kita menganggap bahwa ini permulaan dari tindakan keadilan," ungkapnya.
Baca Juga: Top 4 Pasangan KDrama yang Paling Berani dan Tidak Boleh Diganggu pada 2021!
Menurut Rocky Gerung tidak ada gunanya Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir bermain-main dengan hal yang tak ada kaitannya dengan hukum.
"Ya sudah tidak ada gunanya Pak Luhut dan Pak Erick Thohir bermain-main di dalam sesuatu yang pada akhirnya harus jadi urusan hukum," ujarnya.
Dia mengatakan, selamat menonton episode baru yaitu pemeriksaan soal skandal PCR.
Baca Juga: Sopir Lawan Arus di Tol JORR Cakung Jadi Tersangka, Polisi: Belum Ditahan
Rocky Gerung juga mengatakan, Itu bukan soal dendam atau soal sinis tapi soal aturan berkonstitusi dan aturan bernegara.
Menurut Rocky Gerung bahwa etika bernegara pejabat publik tidak boleh berbisnis.***