PR TASIKMALAYA - Pemerintah menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong tidak dibeli menggunakan APBN.
Tetapi, menggunakan anggaran korporasi atau perusahan yang akan menyediakan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi berbayar.
Namun, perihal vaksinasi Covid-19 berbayar tersebut justru mendapat tanggapan dari ek Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Baca Juga: Nagita Slavina Nonton Ulang Video Lama Rafathar, Raffi Ahmad: Sedih Ya Mah Anaknya Sudah Gede?
Febri Diansyah menyarankan pemerintah agar kembali memahami definisi keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan Febri Diansyah melalui cuitan di akun Twitter @febridiansyah miliknya pada Selasa, 13 Juli 2021.
"Tentang vaksin gotong royong yang dikatakan tidak gunakan keuangan negara karena dibeli BUMN," cuit Febri Diansyah.
Baca Juga: WHO Imbau Penggunaan Vaksin Booster Diprioritaskan bagi Negara-negara Miskin
"Saran saya lihat lagi definisi keuangan negara ya," sambungnya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Menurut Febri Diansyah, ada Undang-Undang serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keuangan negara.
Dalam hal ini mengenai keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Terlihat Gaul Banget di Depan Kamera, Ternyata Boy William Orang yang Introvert
"Ada Undang-Undang dan putusan MK ditambah sejumlah putusan pengadilan yang menegaskan, keuangan BUMN itu masuk ruang lingkup keuangan negara," tulis Febri Diansyah.
Diketahui sebelumnya, Kimia Farma yang merupakan perusaha farmasi di bawah BUMN akan menjual vaksin Covid-19 untuk vaksinasi mandiri atau berbayar.
Namun, rencana menjual vaksin Covid-19 tersebut menuai polemik di masyarakat.
Sejumlah pertanyaan pun muncul, salah satunya terkait anggaran atau biaya untuk membeli vaksin Covid-19 yang akan dijual ke masyarakat itu.
Baca Juga: dr. Lois Ditangkap Polisi, dr. Tirta: Akhirnya Setelah 7 Bulan, Kapok Ya Bu, Jangan Sebar Hoax Lagi
Dalam hal ini, Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa seluruh pendanaan vaksinasi gotong royong individu atau berbayar tidak tidak menggunakan APBN.
Tetapi, menurutnya menggunakan anggaran korporasi atau pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding farmasi BUMN.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Ini Dia 5 Tas Mewah yang Dipakai Pemeran Elsa 'Ikatan Cinta', Ada yang Seharga Motor!
Ia mengatakan bahwa vaksinasi gotong royong perusahaan maupun individu tidak melibatkan anggaran negara.
Tapi menurutnya menggunakan anggaran BUMN dan perusahaan swasta.
Meski demikian, saat ini pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbayar oleh Kimia Farma untuk sementara ditunda terlebih dahulu.***