PR TASIKMALAYA- Kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengizinkan mudik lebaran 2021, turut ditanggapi oleh Anggota Komisi II DPR Ri Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera mengatakan, kebijakan yang dibuat Kemenhub yang membolehkan masyarakat melakukan aktivitas mudik lebaran pada tahun ini dinilai sangat ceroboh.
Lebih lanjut, dituturkan Mardani Ali Sera, meskipun Indonesia sudah mulai melakukan program vaksinasi Covid-19, tapi jumlahnya masih rendah, sehingga kebijakan perihal mudik ini bisa berbahaya.
Baca Juga: Soroti Transparansi Pemegang Kuota Beras, Faldo Maldini: Jangan Ada Skandal, Kasihan Pak Jokowi
Kebijakan terkait pemerintah yang membolehkan masyarakat melakukan mudik pada lebaran tahun ini turut menuai banyak perhatian sejumlah kalangan.
Pasalnya, meskipun saat ini jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah melandai, namun dengan diizinkannya mudik bisa berpotensi memunculkan klaster penyebaran Covid-19 baru, sehingga dikhawatirkan kasus yang terpapar kembali naik.
Sebagaimana diberitakan Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Menhub Izinkan Mudik Lebaran, Mardani Ali Sera: Ini Kebijakan Ceroboh dan Bisa Berbahaya", Mardani Ali Sera menganggap kebijakan ini sebagai kebijakan ceroboh.
"Pemerintah melalui @kemenhub151 tidak melarang mudik tahun ini dengan alasan program vaksinasi sudah berjalan. Ini kebijakan ceroboh," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera, Jumat, 19 Maret 2021.
Mardani Ali Sera mengatakan, seharusnya Indonesia berkaca pada India, yang lebih dulu melakukan vaksinasi, tapi angka kasus positif Covid-19 kembali melonjak.
"Lihat India yang sudah menjalankan vaksinasi sekarang angkanya 'meledak' lagi. Terlebih jumlah vaksinasi di kita pun masih rendah," ujar Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Kemenhub Cabut Larangan Mudik Lebaran 2021, Mardani Ali Sera: Kebijakan Ceroboh
Mardani Ali Sera lantas mengingatkan pemerintah agar tak meremehkan Covid-19 seperti pada awal tahun lalu.
"Jangan seperti pada masa awal saat pemerintah melalui beberapa oknumnya bersikap 'meremehkan' Covid-19 lalu terulang kembali untuk strain jenis baru B117," kata Mardani Ali Sera.
Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh kerumunan. Sehingga, kebijakan melonggarkan aktivitas masyarakat, salah satunya dengan mengizinkan mudik lebaran akan sangat berbahaya.
Baca Juga: Tanggapi Sidang Habib Rizieq Shihab, Refly Harun: Dia Harus Punya Akses Keadilan
"Pandemi ini penyakit kerumunan. Dengan disiplin yang belum kuat dan klaster keluarga kian tinggi, kebijakan melonggarkan bisa berbahaya," kata Mardani Ali Sera.
Terakhir, Mardani Ali Sera mengatakan, sebagai penyintas Covid-19 yang mengetahui beratnya melawan Covid-19, seharusnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuat kebijakan yang bisa menjauhkan rakyat dari risiko terkena Covid-19
"Pak Menhub secara personal pun sudah merasakan beratnya Covid-19, mestinya bersikap menjaga agar kebijakannya menjauhkan rakyat dari penyakit ini," kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Geram, Dewi Tanjung Siap Adukan Mafia Tanah di Sumut ke Presiden Jokowi
Sebelumnya, Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran pada tahun ini.
"Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang," kata Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.
Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.
Baca Juga: Orsic Cetak Hattrick, Dinamo Zagreb Singkirkan Tottenham Hotspur dari Liga Eropa
Selain itu, menurutnya, Kemenhub juga mengeluarkan tujuh kebijakan penyelenggaraan angkutan lebaran. Kemenhub juga berharap agara kegiatan mudik lebaran tahun ini bisa berjalan dengan baik.
"Kemenhub sebagai koordinator nasional angkutan lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik dapat berjalan baik.
"Kami juga mengajak Komisi V untuk bersama-sama memantau persiapan dan proses mudik itu sendiri," kata Budi Karya Sumadi.***(Rika Fitrisa/Bekasi.Pikiran-Rakyat.com)