PR TASIKMALAYA – Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan KSP Moeldoko mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal.
Menurut Rachland Nashidik, hal itu akan melepaskan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya yang disebabkan oleh sikap Moeldoko.
Selain itu juga, menurut Rachland Nashidik, mundurnya Moeldoko, agar Presiden Jokowi dan jajarannya tidak menjadi sasaran protes publik.
Baca Juga: Sempat Beri Pesan, Almarhum Paman AHY ke Moeldoko: Kalau Tidak Bisa Memberi, Jangan Pernah Mengambil
Terkait desakan mundur itu, disampaikan Rachland Nashidik melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Jumat, 12 Maret 2021.
“Jalan terbaik bagi Moeldoko adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB ilegal,” cuit Rachland Nashidik, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @RachlandNashidik.
“Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tidak perlu dan sasaran protes publik,” sambungnya.
Lebih lanjut, Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi memiliki alasan untuk tetap mempertahankan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
“Ini juga cara yang memberi Presiden alasan untuk mempertahankannya di Istana,” tambah Rachland Nashidik.
Diketahui sebelumnya, keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan Partai Demokrat membuat persepsi publik menilai bahwa ada keterlibatan kekuasaan, dalam hal ini Pemerintahan Presiden Jokowi.
Sehingga, publik bahkan Partai Demokrat sendiri meminta agar Presiden Jokowi mengambil tindakan atas keterlibatan Moeldoko tersebut.
Namun, hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memberikan tanggapan sama sekali terkait hal itu.***