PR TASIKMLAYA- Isu terkait upaya untuk menjatuhkan kekuasaan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kian santer terdengar.
Diketahui sebelumnya, sebanyak tujuh kader Partai Demokrat diberhentikan secara tidak hormat oleh Ketum Partai Demokrat AHY karena terbukti melanggar kebijakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.
Pemecatan terhadap kader yang dilakukan AHY itu pun mendapat dukungan dari seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Yakinkan Jokowi Cabut Perpres Miras, Masduki Baidlowi: Mereka Bertemu Empat Mata
Ketua DPD tersebut kompak meminta DPP dan AHY memecat beberapa kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat serta melakukan berkonspirasi bersama pihak eksternal.
Upaya pengambil alihan kekuasaan di Partai Demokrat itu, sebelumnya disampaikan oleh anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan bersama tujuh anggota lainnya.
Untuk mengatasi ragam persoalan internal yang terjadi di Partai Demookrat, mereka pun mendesak partainya untuk mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca Juga: Sebut Bisa Buat Malu, Mardani Ali Sera Apresiasi Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras
Sebagaimana diberitakan pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "Tak Restui KLB Gulingkan AHY, DPD Demokrat Jabar: Buat Partai Sendiri Saja", tak hanya itu, desakan untuk menggelar KLB tersebut juga dikarenakan di bawah Ketum Partai Demokrat saat ini, dinilai mereka bahwa AHY kurang mampu dalam memimpin partai.
Melihat kondisi yang kian memanas itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) menegaskan tak memberi restu adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai tersebut.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW, di Bogor, Selasa, 2 Maret 2021. Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.
Baca Juga: Kemensos Hapus Bantuan Covid-19 karena Kekurangan Uang, Benny Harman: Benar Dugaanku Kan?
“Aturan KLB itu setidaknya mempersyaratkan dua hal, ada permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan ada persetujuan dari MTP (majelis tinggi partai),” ujar Asep.
Menurutnya, sebagaimana DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar untuk tetap solid bersama para pengurus di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
“Jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal. Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya,” kata Asep.
Baca Juga: Dewi Tanjung Sentil KPK: Mereka Itu Presidennya Siapa ya?
Menurut Asep yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jabar itu, mereka yang ngotot menggelar KLB merupakan gerombolan liar.
Lantaran dianggap menyalahi aturan yang sudah disahkan oleh negara. ia juga merasa tidak habis pikir bahwa orang yang sudah jelas dikeluarkan dari partai, namun masih merasa ada dalam partai tersebut dan menginginkan pergantian ketua melalui KLB.
“Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," kata Asep.
Baca Juga: Konsumsi 6 Makanan Sehat dan Murah Untuk Tingkatkan Daya Tahan Tubuh
"Ngaku pendiri partai, tapi tak juga paham aturan terakhir partai yang didirikan dan sudah disahkan oleh negara kan jadi aneh,” sambungnya.
Legislator asal Kabupaten Bogor itu juga menyarankan kepada mereka yang mendesak KLB, agar sebaiknya membuat partai sendiri saja, sehingga tak dianggap mengganggu keharmonisan partai Demokrat.
“Jika mereka ngotot, ya bubarkan saja. Bisa rusak tatanan kehidupan berpolitik kita jika hal ini dibiarkan. Negara tak boleh diam menghadapi gerombolan politisi liar yang tak jelas seperti mereka ini,” kata Asep.***(Nurul Khadijah/pikiran-rakyat.com)