PR TASIKMALAYA - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, menanggapi pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Pria yang akrab disapa Said Didu ini menanggapi pernyataan dari Mahfud MD mengenai banyaknya kasus korupsi di Indonesia.
Said Didu meminta kepada Mahfud MD untuk menyelamatkan negeri ini dan meminta cari orang bersih.
Baca Juga: PT PAL dan BPPT RI Lakukan Kerjasama Luncurkan Indonesia Tsunami Early Warning System
Pernyataan tersebut Said Didu sampaikan dalam cuitan akun media sosial miliknya pada 27 Februari 2021.
“Prof @mohmahfudmd yang terhormat,” ucap Said Didu sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com pada 27 Februari 2021.
“Mohon selamatkan negeri ini - cari orang bersih yang berani dan mau membersihkan,” ujar Said Didu.
Said Didu menuturkan untuk selamatkan negeri dari tokoh wayang para cukong.
“Bukan tokoh yang jadi wayang para cukong,” kata Said Didu.
Diketahui, Said Didu menanggapi sebuah pernyataan dari Mahfud MD terkait banyaknya korupsi di berbagai sektor.
Baca Juga: Kerumunan Jokowi Disamakan dengan HRS, Dewi Tanjung: Presiden ke NTT Kunjungan Kerja, Paham?
"Kalau negara sekarang ini berat juga sih, berbagai sektor banyak korupsi dan ngadunya ke sini (Kemenko Polhukam),” ucap Mahfud MD seperti diberitakan Pikiran Rakyat Tasikmalaya sebelumnya.
Mahfud MD menjelaskan bahwa banyak yang dikerjakan Kemenkopolhukam sebab hampir seluruh kementerian melakukan pelaporan kepada dirinya.
"Misal urusan pertanahan, itu kan bukan urusan Kemenko Polhukam, tapi kalau sudah nyangkut hukum ke sini, sehingga saya undang Menteri Pertanahan (Menteri ATR)," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Mustofa Nahrawardaya: Bosan, Partai Ini Mulu Diberita Korupsi!
"Jadi semua kementerian pada akhirnya berkait dengan sini. Kemendiknas itu bagian Pak Muhadjir (Menko PMK), tapi ketika ada masalah hukum di perguruan tinggi, ke sini ngadunya, menterinya saya panggil," lanjut Mahfud.
Bahkan, Mahfud MD beberapa kali mendapat pengaduan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
"BUMN laporan ada korupsi kan urusannya di situ, tapi laporannya ke sini juga, sehingga ya koordinasi, ya maksud saya banyak sekali urusan kita," tandas Mahfud MD.