PR TASIKMALAYA – Ferdinand Hutahaean mengajak publik untuk berhenti membahas drama kudeta yang tengah mencuat, karena menurutnya hal tersebut tidak penting.
Ferdinand Hutahaean lebih mengajak publik untuk fokus dan kearah yang lebih penting daripada hal kudeta.
Menurut Ferdinand Hutahaean, publik perlu fokus perihal mengawal kebijakan konsensus nasional tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Baca Juga: Disemprot Warganet Beda Kasta dengan AHY, Teddy Gusnaidi: Sama-sama DO, Bedanya Gue Nggak Cengeng
Hal tersebut disampaikan Ferdinand Hutahaean dalam cuitan Twitter @FerdinandHaean3 pada Jumat, 5 Februari 2021.
“Sudahlah, ayo STOP BAHAS DRAMA KUDETA itu, tak penting!,” tulis Ferdinand Hutahaean dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3.
“Mari kawal kebijakan konsensus Nasional tentang Pilkada serentak 2024,” tambahnya.
Baca Juga: 19 Anggota FPI Diduga Teroris Ditangkap, Husin: Dugaan Berafiliasi dengan ISIS Tak Terbantahkan
Mantan politisi Partai Demokrat ini menilai, adanya upaya sekelompok kecil pihak yang ingin merevisi UU (Undang-undang) Pemilu (Pemilihan Umum).
Padahal UU Pemilu telah disepakati oleh semua partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sehingga, Ferdinand Hutahaean mengajak publik untuk ikut menolak upaya –upaya dari kepentingan kelompok kecil.
Baca Juga: Video Diduga Pengakuan Anggota FPI yang Ikut Jaringan ISIS, Sebut Nama 'Munarman' saat Dibaiat
“Adanya upaya segelintir pihak untuk merevisi UU Pemilu demi kepentingan politik kecil harus kita tolak,” ujar Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean juga mengajak publik untuk mendukung pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak revisi UU Pemilu.
“@jokowi dan pemerintahannya MENOLAK REVISI. Ayo dukung,” tambahnya.
Baca Juga: Mundur karena Beda Sikap dengan AHY, Ferdinand Hutahaean: Saya Tidak Cari Pekerjaan di Partai
Diberitakan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com sebelumnya, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Hidayat Nur Wahid yang menduga bahwa Pilkada 2024 sebagai upaya menjegal Anies Baswedan.
Sedangkan menurut Ferdinand Hutahaean, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut serta setuju sahkan UU Pemilu tersebut.***