PR TASIKMALAYA – Presiden Jokowi menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa mobilitas masyarakat masih tinggi di masa PPKM diberlakukan, yakni mulai 11 hingga 25 Januari 2021.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor pada Minggu, 31 Januari 2021.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif,” kata Presiden Jokowi, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari tayangan yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 31 Januari 2021.
“Mobilitas juga masih tinggi, karena kita juga memiliki indeks mobilitinya ada, sehingga di beberapa Provinsi Covid-19-nya tetap naik,” sambungnya.
Sedangkan menurut Presiden Jokowi, esensi dari PPKM sendiri adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat.
“Namanya sajakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa permasalahannya adalah dalam implementasinya pemerintah tidak tegas dan tidak konsisten.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi pun meminta agar jajarnya mengajak pakar epidemiolog sebanyak-banyaknya dalam mendesain kebijakan agar lebih komprehensif.
Baca Juga: Saling Lempar Cuitan dengan Yustinus Prastowo, Rizal Ramli: Nyamar Jadi Ahli Ekonomi, Yo Nyungsep
Presiden Jokowi juga meminta jajarannya agar turun dan ada di lapangan dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana.
“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, terkait dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, PPKM diberlakukan di pulau Jawa dan Bali sejak 11-25 Januari 2021.
Baca Juga: Tanggapi Soal Pelaporan Terhadap Permadi Arya, Rocky Gerung: ‘Wakafkan’ ke Pengadilan Anak!
Pemerintah lantas kembali memperpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021.
Hal itu karena dari 72 wilayah yang melaksanakan PPKM masih ada yang belum mengalami penurunan kasus Covid-19.
Penurunan hanya terjadi di beberapa tempat di Provinsi Banten dan Provinsi D.I Yogyakarta.
“Sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama dua minggu, dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021,” ujar Airlangga Hartarto selaku Ketua KCPEN pada Kamis, 21 Januari 2021.***