PR TASIKMALAYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dikabarkan tengah mempertimbangkan soal pembelajaran tatap muka (PTM) untuk hindari potensi Learning Loss (kehilangan kompetensi belajar) dalam sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah masa pandemi.
Menanggapi isu pertimbangan Nadiem soal Pempelajaran tatap muka itu, mantan politisi partai Demokrat Ferdinand Hutahaean justru mempertanyakan kapan Nadiem Makarim akan diganti dari jabatannya sebagai.
Ferdinand menilai bahwa Nadiem tak kunjung melakukan inovasi untuk sistem pendidikan di Indonesia yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Wali Kota Bandung: Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat
“Kapan sih menteri ini diganti pak presiden? Mikirnya cuma PTM, tatap muka, sudah tau covid lagi menggila dan covid tak mengenal usia semua diserang,” tulis Ferdinand dalam akun Twitternya @FerdinandHaean3 pada Jumat, 22 Januari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Masih dalam cuitan yang sama, Ferdinand bahkan menyebut menyebut bahwa solusi yang dipertimbangkan Nadiem tentang Pembelajaran Tatap Muka tersebut tidak membantu Jokowi mengatasi persoalan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Bukannya melakukan inovasi malah hanya berpikir tatap muka. Kasihan Presiden tak terbantu oleh menteri seperti ini,” tambahnya.
Baca Juga: Menginjak Usia Empat Bulan, Gigi Hadid Akhirnya Umumkan Nama Putri Kecilnya
Diketahui sebelumnya Nadiem menyebut bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) berpotensi terjadinya learning loss (kehilangan kompetensi belajar).
Sehingga, untuk mengatasinya Nadiem menyebut satu-satunya cara meminimalisir terjadinya learning loss adalah Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Nadiem juga menyampaikan bahwa target pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) diubah menjadi September sampai Oktober 2021.
Baca Juga: Menginjak Usia Empat Bulan, Gigi Hadid Akhirnya Umumkan Nama Putri Kecilnya
Hal ini untuk memastikan agar persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan lebih optimal.
Di samping itu, juga digunakan untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah terkait proses pembelajaran di masa pandemi. ***