PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi berita perihal besaran biaya Pilkada mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.
Refly Harun beranggapan bahwa gaji dari Kepala Daerah saja tidak begitu besar.
Selain itu, Refly Harun mengingatkan akan pentingnya seorang Kepala Daerah untuk tidak memperkaya diri.
Baca Juga: Sandiaga Uno Beberkan 5 Destinasi Super Prioritas, Salah Satunya Sirkuit Moto GP
“Kita tahu dalam konteks pemilihan di Indonesia semuanya tidak gratis, termasuk suara pun kadang-kadang tidak gratis ya,” kata Refly Harun dalam tayangan kanal YouTube Refly Harun yang diunggah pada 19 Januari 2021 dan dikutip Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com.
“Pernah saya singgung dalam video di channel ini sebelumnya bertanya kepada Bupati Kudus, berapa pendapatannya sebenarnya, katanya kira-kira Rp30 juta, mungkin medan kita bulatkan Rp50 juta,” tutur Refly Harun.
Refly Harun menjelaskan bahwa gaji pokok Wali Kota tidak mencapai belasan juta.
Baca Juga: Tantang KPK dan Anies Transparan Soal Formula E, Ferdinand Hutahaean: ini Proyek Fiktif
Namun, tunjangan lah yang yang membuat pendapatan Wali Kota mencapai puluhan juta.
“Kalau tidak salah gaji pokok Wali Kota itu 6-8 juta, ada tunjangan ini itu jadilah bisa dapat puluhan juta,” ujarnya.
Bahkan, Refly Harun menghitung uang yang akan didapatkan selama masa jabatan seorang Wali Kota.
Baca Juga: Selain Ucapkan Selamat, Presiden Jokowi Selipkan Harapan Atas Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris
“Rp50 juta dikalikan 12, itu setahun baru 600 juta, dikalikan 5 tahun baru Rp3 miliar, bayangkan,” ucap Refly Harun mencoba menghitungnya.
***