PR TASIKMALAYA – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta meminta pemerintah menindak tegas kapal asing yang menyusup ke wilayah Indonesia.
Hal itu disampaikan Sukamta usai mendapat laporan adanya kapal survei milik Tiongkok di perairan Selat Sunda pada Rabu, 13 Januari 2021.
“Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu diambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan,” pungkasnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: Tanggapi Penunjukkan Calon Kapolri, Novel Baswedan: Semoga Pak Sigit Berani Perbaiki Polri
Laporan tersebut dilaporkan oleh Badan Keamanan Kelautan (Bakamla), yang kini tengah mencegat kapal milik Tiongkok tersebut.
“Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla,” pungkas Sukamta yang menyesalkan kejadian tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut menuturkan, kapal milik Tiongkok tersebut diketahui tengah mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak tiga kali.
Baca Juga: Pihak Keluarga Terima Jenazah Fadli Satrianto, Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182
AIS tersebut, dimatikan ketika memasuki wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kapal milik Tiongkok tersebut terlihat sangat mencurigakan.
Lebih lanjut, Sukamta meminta mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan tindakan tegas, serta terukur atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal milik Tiongkok tersebut.
Ditambah lagi, kapal survei milik Tiongkok tersebut terciduk mematikan sistem lacak otomatisnya.
Baca Juga: Listyo Sigit Diusulkan jadi Calon Kapolri, Fadli Zon Singgung Kasus Penembakan Laskar FPI
Karena bisa saja dengan mematikan sistem lacak tersebut, ada kegiatan mata-mata atau bahkan tindakan kejahatan lainnya.
“Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS, jangan serta merta diterima,” ungkap Sukamta.
Sukamta juga meminta pihak Bakamla untuk melakukan pencegatan dan menahan pihak kapal, untuk selanjutnya dilakukan interogasi.
Baca Juga: Sebut Ribka Tjiptaning Bikin Gaduh, Muannas: Satu Partai dengan Jokowi, Megawati Harus Turun Tangan!
Sukamta menambahkan, kedepannya Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membenahi sistem keamanan laut Indonesia.
Karena baginya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang mana seharusnya memiliki armada laut terbaik di dunia.***