PR TASIKMALAYA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti diketahui menolak tawaran untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
Abdul Mu'ti mengaku menolak untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri di Kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Diberitakan PikiranRakyat-Tasikmalaya.com sebelumnya, hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twittwe pribadinya @Abe_mukti pada Rabu 23 Desember 2020.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Ahmad Riza Sebut Jakarta Tak Akan Kekurangan Ruang Isolasi
"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah," tulisnya.
"Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” tambahnya.
Abdul Mu’ti menyatakan, menolaknya diatas tawaran tersebut karena dirinya merasa tidak mumpuni untuk mengemban amanah yang sangat berat, dan dirinya merasa bukan sosok yang tepat untuk mengisi amanah tersebut.
Baca Juga: Said Didu Dilaporkan Atas Dugaan Ujaran Kebencian, Husin Shihab: Akhirnya!
“Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” pungkasnya.
Akhirnya, Abdul Mu’ti memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju untuk mengisi posisi sebagai wakil menteri.
“Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri,” ujarnya.
Baca Juga: Said Didu 'Sentil' Gus Yaqut, Husin Shihab: Hati-Hati Pak Dipanggil Polisi Ga Bisa Pulang Nanti
Melihat hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pun buka suara.
Ia mengapresiasi yang dilakukan Abdul Mu'ti.
"Salut dengan sikap Prof Abdul Mukti, SekUm @muhammadiyah," tulisnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam akun Twitter @hnurwahid yang diunggah pada Rabu 23 Desember 2020.
Menurutnya, untuk berkontribusi memajukan Indonesia bisa dilakukan diluar Pemerintahan.
Baca Juga: Update Virus Covid-19 Kota Tasikmalaya 23 Desember 2020: Hampir 2.000 Orang Positif
"Kontribusi memajukan Indonesia dan mencerahkan warganya, memang tetap bisa dilakukan dari luar Pemerintahan," tulisnya.
"Itu dipentingkn untuk check and balances dengan independensi yang berintegritas, yang menguatkan demokrasi dan masyarakat madani," tambahnya.
***