PR TASIKMALAYA - Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta serentak melakukan walk out dalam rapat paripurna.
Pada Rapat Paripurna ini membahas menengani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) pada Senin 14 Desember 2020.
Diketahui Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad menyampaikan pandangannya mengenai raperda tersebut.
Baca Juga: Densus 88 dan Mabes Polri Lakukan Penyelidikan Terkait Kotak Amal Untuk Dana Teroris
Akan tetapi, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin mengajukan walk out dan mengaku tak bersedia mendengarkan pandangan PSI.
Hal tersebut pun mendapatkan dukungan dari anggota DPRD DKI Jakarta sehingga banyak dari mereka yang melakukan walk out.
Aksi walk out para anggota DPRD itu membahas mengenai kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) Anggota DPRD sebesar Rp888 miliar.
Dimana PSI telah berhasil menggagalkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp700 juta perbulan.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta, DPP PSI: Dimusuhi Karena Jaga Uang Rakyat Adalah Kehormatan
Menanggapi hal tersebut Ketua DPP PSI, Tsamara Amany pun memberi pendapatnya melalui media sosialnya.
Tsamara Amany juga menegaskan bahwa PSI akan selalu konsisten untuk menjaga uang rakyat.
Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tak keberatan dan merasa siap jika harus dimusuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap," kata Tsamara Amany dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam akun Twitter @TsamaraDKI.
Dalam cuitan lainnya Tsamara Amany juga menyebutkan beberapa tindakan yang dilakukan PSI selama ini untuk menjaga uang rakyat.
Baca Juga: Soal Kerumunan di Megamendung Bupati Bogor Dicecar 50 Pertanyaan: Dari jam 10 Pagi Sampe Jam 4 Sore
"Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI," ujar Tsamara Amany.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa pihaknya seringkali dituduh pencitraan atas sikap penolakan tersebut.
Lantas ia juga menyindir pihak lain yang mengatakan hal tersebut namun konsisten mendukung kenaikan gaji dan tunjangan.
“Penolakan PSI terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPRD dituduh pencitraan. Biarin aja dianggap pencitraan. Tapi senggaknya pas pencitraan, kami konsisten tolak gaji & tunjangan Rp700 juta/bulan. Yg nuduh pencitraan konsisten dukung kenaikan gaji & tunjangan. Gak malu?”, tulis Tsamara.
Baca Juga: Ditanya Soal Kesediaannya Disuntik Vaksin Covid-19 Oleh Deddy Corbuizer, dr.Tirta: Mau Gimana Lagi?
Dalam cuitan lain, Tsamara juga menegaskan bahwa keberadaan PSI di dalam pemerintahan adalah untuk memastikan setiap sen uang rakyat akan kembali ke rakyat.
"Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat," tegas Tsamara Amany. ***