Network
PR TASIKMALAYA - Kasus Denny Siregar semakin panas dan membuat banyak pihak geram atas penyataannya.
Status di Facebooknya yang berjudul "ADEK2KU CALON TERORIS YG ABANG SAYANG" yang diunggah dengan sebuah foto santri yang memakai atribut tauhid itu tuai kecaman dari umat muslim di Indonesia, khususnya Tasikmalaya.
Pasalnya, foto yang diunggah Denny belakangan diketahui merupakan foto santri Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Menabung untuk Berobat, Uang Senilai Rp 320 Juta Milik Seorang Ayah Habis oleh Sang Anak untuk PUBG
Dalam hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun angkat bicara terkait masalah tersebut.
Dia menyebut bahwa hidup itu harus sesuai syariat dan aturan yang berlaku.
Ketika ada yang terbukti melanggar hukum, maka orang itu harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Tak hanya itu, orang itu juga harus bertanggung jawab secara sosial.
"Barang siapa yang melanggar aturan syariat hukum ya harus bertanggung jawab, baik secara sosial maupun hukum. Saya kira hidup harus adil," kata dia saat ditanya mengenai kasus itu di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Geram dengan Kelakuan Netizen Indonesia Soal Guyonan Upin & Ipin, Warga Malaysia: Kami Membencinya!
Artikel ini pernah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Kasus Postingan Denny Siregar Berbuntut Panjang, Ridwan Kamil Kini Turut Angkat Bicara.
Tak hanya Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum pun ikut berkomentar mengenai kasus Denny Siregar.
Ia menilai, para santri yang benar-benar belajar ilmu agama di pondok pesantren tak akan melakukan gerakan yang merugikan banyak orang, apalagi menjadi teroris. Ia tak sependapat dengan cap yang diberikan oleh Denny Siregar.
Baca Juga: Diserang Balik Sang Mantan Istri, Vicky Prasetyo Resmi Ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat
"Saya mengutuk teroris. Tapi tidak sependapat kalau santri dianggap sebagai calon teroris," kata Uu.
Ia mendukung masyarakat untuk melaporkan kasus itu. Ia juga meminta masyarakat terus mengawal kasus tersebut agar yang bersangkutan dapat diproses secara hukum.*** (Asep M Saefuloh)
